TIMES JATIM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Letnan Jenderal (Purn.) TNI Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Jenderal Purn. Pol. Budi Gunawan. 

Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan, kepala BIN saat ini harus memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami dan merespon perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional.

“Herindra, dengan latar belakang yang panjang di Kopassus dan Kementerian Pertahanan, saya kira adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan BIN ke depan,” katanya dalam keterangan resminya diterima TIMES Indonesia, Kamis (17/10/2024).

Pria yang akrab dipanggil Simon ini mengatakan, Herindra telah mendampingi Prabowo Subianto pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

Berposisi sebagai orang kepercayaan, hal ini memberikan keuntungan strategis bagi Presiden terpilih. “Karena akan terjadi proses komunikasi yang lebih efektif, cepat dan responsif dalam mengolah informasi intelijen oleh Kepala Negara,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, BIN sedang menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, BIN dituntut untuk mampu merepresentasikan berbagai lembaga intelijen di bawah koordinasi BIN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara. 

Artinya, lanjut dia, ada komposisi yang proporsional di dalam pimpinan BIN, termasuk representasi dari kelompok berlatar belakang sipil. “Ini supaya terjadi keberimbangan dalam melakukan analisa-analisa intelijen di dalam tubuh BIN itu sendiri,” katanya. 

Sementara dari sisi eksternal, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana intelijen menghadapi arus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kian hari kian masif. Serangan siber saat ini digunakan tidak hanya mencuri informasi rahasia, tapi digunakan untuk menyerang balik ke negara kita.

“Kita seringkali kecolongan dan belum siap untuk menyikapi berbagai serangan siber ini. Misalnya judi online, secara nyata telah merusak tata hidup di masyarakat dan merugikan warga negara. Tapi sekarang sudah terlanjur membesar. Dengan adanya intelijen siber diharapkan hal-hal seperti ini dapat dideteksi dan diantisipasi,” kata Simon. 

Tantangan lain yang harus diperhatikan berupa potensi Indonesia dijadikan ruang proksi oleh negara-negara yang sedang berkonflik di kawasan Eropa, Timur Tengah maupun wilayah Pasifik. Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, dan US-China-Taiwan, kesemua negara itu membutuhkan dukungan dan legitimasi internasional. Termasuk mengklaim negara lain sebagai kawan ataupun lawan. 

“Saat ini gerakan untuk menjadikan Indonesia sebagai proksi bukan tidak ada, karena itu deteksi dini perlu lebih diperkuat lagi. Jangan sampai negara kita hancur sementara yang memperoleh keuntungan adalah negara-negara yang sedang berkonflik,” jelasnya.

Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Kepala BIN terpilih, ia yakin BIN ke depan akan semakin menunjukan peningkatan yang signifikan dan lebih mampu mendeteksi dini berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap NKRI.

“Ke depan, dengan ditopang SDM Intelijen unggul, berkarakter nasionalis, dan menguasai teknologi adalah kunci menuju Indonesia Emas. Tentu saja dalam kerangka kerja intelijen untuk mewujudkan ketahanan nasional serta menjaga kepentingan nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. (*)