TIMES JATIM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo resmi mempunyai 3 Kementrian yang akan berfokus pada pembangunan dan infrastruktur. Ketiga Kementrian itu yakni Kementrian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono, kementrian Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Raden Dodi Hanggodo, dan Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang punya menteri Maruarar Sirait.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dulu jadi satu, dipecah menjadi dua, dan ditambah dengan kementrian koordinator. Menanggapi hal ini, Guru Besar bidang teknik jalan raya Universitas Brawijaya, Prof Ludfi Djakfar, mengatakan, hal ini bisa menjadi sebuah terobosan yang positif.

"Ini adalah konsep besar dari pemerintah," ucapnya Senin (21/10/2024).

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Kota Malang periode 2020-2024 ini menyebut, dengan dipecahnya fokus pembangunan yang dulu ada di Kementrian PUPR, hal ini bisa mengurangi beban kementrian, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugas mereka kepada masyarakat.

"Saya kira masalah (pemecahan) ini hanya agar lebih fokus. Jadi PUPR itu kan besar sekali, kalau kemudian di pecah, Harapanya layanan yang diberikan  pemerintah dalam bentuk ini bisa lebih baik," kata dia.

Meski begitu, karena ini hal baru, dia belum mengerti apa yang akan menjadi fokus pada kementrian-kementrian baru yang bergerak di pembangunan dan infrastruktur ini. Namun dia menaruh harapan yang besar, agar keputusan ini bisa membawa manfaat yang besar bagi pembangunan di Indonesia.

"Kita sangat berharap presiden Prabowo ini kemudian dengan memecah ini ada alasan-alasan yang kuat untuk lebih melayani masyarakat," pungkas Prof Ludfi. (*)