TIMES JATIM, MALANG – Setiap musim pemilu datang, baliho tumbuh lebih cepat dari rumput liar. Wajah-wajah tersenyum memenuhi tiang listrik, dinding pasar, hingga pagar sekolah. Slogan berhamburan: perubahan, keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan. Sekilas tampak beragam. Namun jika diperhatikan lebih dekat, bunyinya seperti lagu lama yang diputar ulang dengan penyanyi berbeda.

Di sinilah diferensiasi politik diuji: sejauh mana para aktor politik benar-benar menawarkan perbedaan, bukan sekadar variasi kemasan.

Dalam dunia bisnis, diferensiasi adalah kunci bertahan hidup. Produk harus punya ciri khas agar tidak tenggelam di rak toko. Tanpa pembeda, konsumen bingung, lalu memilih berdasarkan kebiasaan atau harga termurah. Politik seharusnya belajar dari prinsip sederhana ini. Kandidat dan partai bukan hanya bersaing soal siapa paling dikenal, tetapi siapa paling jelas arah dan wataknya.

Namun praktiknya, politik kita lebih sering menjual “rasa” ketimbang “isi”. Poster diganti, warna partai dipoles, jargon diperbarui. Tetapi gagasan, program, dan keberpihakan sering tetap sama: abu-abu, aman, dan sulit dibedakan.

Akibatnya, pemilih tidak benar-benar memilih visi, melainkan memilih figur. Bukan arah kebijakan, tetapi wajah yang dianggap paling familiar. Demokrasi pun perlahan berubah menjadi kontes popularitas, bukan pertarungan ide. Diferensiasi politik seharusnya hadir dalam tiga lapis utama: ideologi, program, dan keberanian mengambil posisi.

Pertama, ideologi. Ini bukan sekadar istilah berat di buku teori, melainkan cara pandang tentang bagaimana negara seharusnya mengatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Sayangnya, banyak partai di Indonesia lebih mirip kendaraan elektoral ketimbang rumah ideologis. Hari ini bisa progresif, besok konservatif, lusa nasionalis, tergantung arah angin survei.

Ketika ideologi cair seperti air hujan, publik kehilangan kompas. Sulit membedakan mana yang sungguh memperjuangkan petani, mana yang sekadar meminjam penderitaan petani untuk poster kampanye.

Kedua, program. Diferensiasi bukan berarti semua harus berbeda secara ekstrem, tetapi harus jelas fokusnya. Ada yang menaruh prioritas pada reformasi pendidikan, ada yang pada industrialisasi, ada yang pada perlindungan lingkungan, ada pula pada penguatan desa. Tetapi yang sering terjadi, program disusun seperti daftar belanja: panjang, umum, dan penuh janji normatif.

Semua ingin menyejahterakan rakyat. Semua ingin memberantas korupsi. Semua ingin memperkuat ekonomi. Tetapi bagaimana caranya, dengan pendekatan apa, dan untuk kepentingan siapa—itu jarang dijelaskan dengan lugas.

Ketiga, keberanian mengambil posisi. Ini bagian tersulit sekaligus paling menentukan. Politik yang terdiferensiasi menuntut keberanian untuk tidak disukai semua orang. Harus ada yang tegas berpihak pada buruh meski dimusuhi pemodal. Ada yang membela lingkungan meski dituduh menghambat investasi. Ada yang konsisten melawan oligarki meski kehilangan sponsor kampanye.

Tanpa keberanian ini, politik hanya menjadi seni menyenangkan semua pihak, yang pada akhirnya tidak benar-benar membela siapa pun.

Masalahnya, diferensiasi sering dianggap berbahaya. Terlalu berbeda dikhawatirkan memecah suara. Terlalu tegas dinilai berisiko elektoral. Maka lahirlah politisi “rasa tengah”: tidak tajam, tidak jelas, tapi aman.

Padahal, justru ketidakjelasan inilah yang membuat publik apatis. Anak muda melihat politik sebagai panggung sandiwara. Petani melihatnya sebagai urusan elite. Buruh menganggapnya permainan mahal yang tak pernah menyentuh upah mereka.

Ketika semua kandidat terdengar sama, pilihan menjadi ilusi. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan kedalaman. Kita mencoblos, tetapi tidak benar-benar menentukan arah.

Diferensiasi politik juga penting untuk mencegah ekstremisme. Paradoksnya, ketika pilihan terlalu mirip, sebagian orang justru mencari alternatif ekstrem. Mereka ingin sesuatu yang benar-benar berbeda, meski berisiko. Kekosongan gagasan moderat yang jelas sering diisi oleh suara keras yang sederhana tapi tegas.

Indonesia, dengan keragaman sosial dan budayanya, seharusnya menjadi ladang subur bagi diferensiasi politik yang sehat. Ada ruang luas untuk berbagai pendekatan pembangunan, keadilan, dan kebangsaan. Tetapi ruang itu sering dipersempit oleh pragmatisme jangka pendek.

Kita membutuhkan politisi yang tidak hanya pandai membaca survei, tetapi berani menulis sejarah. Yang tidak sekadar mengikuti selera pasar pemilih, tetapi membentuknya melalui pendidikan politik yang jujur.

Diferensiasi politik bukan tentang menciptakan konflik tanpa arah. Ia tentang kejelasan. Tentang memberi rakyat pilihan yang nyata, bukan ilusi yang dibungkus baliho besar.

Sebab demokrasi yang matang bukan diukur dari banyaknya kandidat, melainkan dari seberapa berbeda dan bermaknanya pilihan yang tersedia.

Jika semua terasa sama, maka yang kita sebut kompetisi hanyalah antrean panjang menuju kekuasaan tanpa perbedaan arah, tanpa keberanian tujuan.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Peraih Anugerah Tokoh Pemuda Inspiratif ATI 2024 TIMES Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.