TIMES JATIM, LAMONGAN – Kabar gembira datang bagi para pekerja sektor informal di Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua II DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan Husen, berencana mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2027 untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Inisiatif ini mencakup para pengemudi ojek online (ojol), tukang becak, pedagang keliling, hingga jurnalis di Kota Soto.

​Momen bersejarah ini terungkap dalam acara syukuran peringatan HUT ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan di Blangkon Coffee, Jalan Ronggohadi, Kelurahan Tumenggungan, Lamongan.

​Lokasi tersebut bukan sekadar kedai kopi, melainkan basecamp bagi Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Kabupaten Lamongan. Di tengah suasana hangat dan doa bersama untuk kesehatan Hj Megawati, Husen secara spesifik menyerap aspirasi para pengemudi ojol yang selama ini berjibaku di jalanan tanpa jaminan sosial yang memadai dari perusahaan penyedia aplikasi.

​"Niat utama kami adalah mengirim doa untuk Ibu Ketua Umum yang ke-79. Namun, sejalan dengan napas perjuangan beliau untuk rakyat kecil, kami hadir untuk menyerap aspirasi pekerja rentan," ujar Mas Husen, Jumat (23/1/2026). 

​Target 1.000 Pekerja Rentan di 2027

Mas ​Husen menjelaskan bahwa pekerja rentan seperti ojol, kuli bangunan, dan pedagang keliling memiliki risiko tinggi namun penghasilannya tidak menentu. Selama ini, mereka harus memotong pendapatan pribadi sebesar Rp 16.800 per bulan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.

​"Insya Allah melalui Pokir saya di tahun 2027, kami akan mengusulkan minimal 1.000 pekerja rentan untuk dicover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kami ingin kehadiran APBD bisa meringankan beban mereka, sehingga penghasilan mereka tidak terpotong lagi untuk premi," ucapnya. 

​Tak hanya ojol, Mas Husen juga memberikan angin segar bagi awak media di Lamongan. Ia menjamin jurnalis yang belum tercover jaminan sosial dari perusahaan maupun APBD akan dimasukkan dalam daftar usulan tersebut.

​"Jurnalis punya risiko tinggi saat peliputan. Saya jamin, rekan-rekan media di Lamongan akan kami usulkan dalam Pokir jaminan sosial ini sesuai Instruksi Presiden," tutur Mas Husen. 

Disnaker Lamongan Sambut Baik Inisiatif 'Pokir Jaring Pengaman'

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Mokhammad Zamroni, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyambut hangat rencana Husen. Menurutnya, perhatian khusus dari unsur pimpinan DPRD melalui instrumen Pokir adalah langkah konkret yang sangat bermanfaat.

"Kami sangat menyambut baik inisiatif Mas Husen. Ternyata Wakil Ketua DPRD memberikan perhatian khusus agar Pokirnya diarahkan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Ini kolaborasi yang luar biasa," ujar Zamroni.

Zamroni menambahkan, cakupan pekerja rentan di Lamongan sangat luas, mulai dari sektor pertanian, nelayan budidaya, hingga sektor transportasi informal.

Sasar Ojek Pangkalan dan Tukang Becak

Lebih lanjut, Zamroni menekankan bahwa perlindungan ini tidak akan eksklusif untuk ojek online (ojol) saja. Disnaker akan melakukan pendataan menyeluruh agar para pengemudi ojek pangkalan (opang) yang biasa mangkal di pojok jalan dan perempatan juga tersentuh manfaat yang sama.

"Pekerja rentan ini tidak terbatas pada ojek online. Kita perlu mendata ojek-ojek pangkalan yang tidak masuk sistem aplikasi. Kami akan komunikasikan dengan instansi terkait agar pengemudi becak juga bisa kita cover melalui Pokir Mas Husen," kata Zamroni. 

​Respons Positif dari Driver Online

​Pembina PDOI Lamongan, Satriya Wahyu Kurnia, mengaku terkejut sekaligus lega dengan kehadiran pimpinan dewan dan Kepala Disnaker di markas mereka. Menurutnya, selama ini pihak perusahaan ojek online tidak membiayai premi JKK mereka.

​"Kami bayar mandiri lewat potong saldo top up. Kalau saldo kosong, jaminan tidak aktif. Padahal risiko kami di jalan sangat besar, apalagi kondisi jalan di Lamongan banyak yang berlubang," kata Satriya.

​Satriya berharap rencana Husen ini dapat segera terealisasi. "Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kami yang bekerja di jalanan. Semoga berjalan lancar hingga 2027 nanti," ucapnya. 

Inisiatif ini menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan pekerja, selaras dengan semangat perjuangan PDI Perjuangan untuk "Wong Cilik". (*)