TIMES JATIM, SURABAYA – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono hadir sebagai Keynote Speaker pada Workshop Penguatan Pengelolaan BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan untuk Kontribusi Optimal Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Daerah Tahun 2024 di Kantor BPKP Jatim, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin (28/10/2024). 

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkinerja sehat dan dapat bersinergi satu sama lain.  

"Kami terus mendorong BUMD berkinerja sehat untuk dapat bersinergi satu sama lain, tidak hanya antar BUMD tetapi juga dengan pemerintah daerah, BUMN maupun sektor swasta," ujarnya.

Sejauh ini, penguatan BUMD Jatim secara konsisten telah dilakukan Pemprov Jatim melalui upaya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap seluruh kinerja BUMD sehingga kinerja di masing masing BUMD bisa bekerja secara efektif maupun preventif. 

Tak hanya itu, BUMD Jatim juga diminta untuk secara aktif mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Proyek KPBU Spam Umbulan oleh PT. Air Bersih  (PTAB) Jatim, pengelolaan pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (PPSLB3) oleh anak perusahaan PT JGU hingga Proyek Kawasan Industri Ngawi oleh PT. SIER. 

Pj Gubernur Adhy mencontohkan, BUMD yang berkinerja produktif adalah Bank Jatim. Saat ini Bank Jatim membantu penyertaan modal kepada bank-bank kecil yang ada di Jatim. 

Kolaborasi antar BUMD sektor perbankan, lanjutnya, telah dilakukan melalui perkuatan sinergi pembangunan ekonomi bersama perbankan lain di Indonesia. 

"Kami terus membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim dengan beberapa BPD provinsi lain seperti Bank NTB Syariah, Bank Banten dan Bank Lampung," tegasnya. 

Sementara itu, terkait BLUD, Pj Gubernur Adhy menjelaskan bahwa memberikan manfaat yang tidak kalah besar bagi pembangunan perekonomian di Jatim. 

"Saat ini Pemprov Jatim telah memiliki 14 BLUD Bidang Kesehatan, 44 BLUD Bidang Pendidikan dan 8 BLUD Lainnya," ujarnya. 

Pj Gubernur Adhy menyatakan bahwa penguatan BLUD di Jatim terdapat beberapa langkah antara lain penyusunan kebijakan fleksibilitas BLUD, Evaluasi Kinerja BLUD secara berkala dan mendorong kinerja BLUD dengan pihak ketiga baik sesama BLUD, BUMD maupun pihak swasta. 

"Secara umum, jumlah PAD dan total aset BLUD Bidang Kesehatan selama 5 tahun terakhir nilainya fluktuatif namun cenderung meningkat. Hal ini diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.

"Tumpuan kita saat ini berada di BUMD dan BLUD untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebutnya. 

Pihaknya memandang peran dari BPKP sangat vital untuk membantu Pemprov Jatim mengevaluasi kinerja dari BUMD maupun BLUD Kesehatan sehingga optimalisasi pendapatan perlu untuk ditingkatkan. 

"Total PAD kita ada Rp470 milliar. Idealnya BUMD di luar perbankan bisa menghasilkan 6-10 persen keuntungan," harapnya. 

Pengembangan serta optimalisasi dari BUMD dan BLUD Kesehatan yang ada di Jatim merupakan salah satu tumpuan dari optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya lewat optimalisasi tata kelola BUMD. 

Adhy menyadari, bahwa tidak semuanya BUMD di Jatim memberikan dampak sesuai target. Namun, antar BUMD bisa saling mendukung dan menguatkan. 

Oleh karena itu, di tengah berkurangnya anggaran provinsi, BUMD dan BLUD akan menjadi tumpuan untuk mendorong belanja pembangunan di Jatim agar berdampak kepada masyarakat

Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengaku optimis melihat kinerja dari Pemprov Jatim dalam menggerakkan BUMD yang dinilai sangat luar biasa. 

Bahkan, komitmen dari pemerintah daerah dalam tata kelola BUMD serta BLUD terus dilakukan sehingga mendukung PAD. 

"BPKP akan terus membantu berdasarkan permintaan dari Bapak Pj. Gubernur yang akan mengevaluasi kinerja dari jajaran BUMD maupun BLUD," pungkasnya. (*)