TIMES JATIM, MALANG – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya (UB) Prof Ali Safaat menyebut persoalan netralitas menjadi hal yang paling berpotensi menjadi kecurangan pada Pilkada serentak 2024 ini. Dia menyebut, meski tidak sebesar seperti pada Pemilu atau Pilpres, namun potensi kecurangan pada Pilkada tetap ada

"Untuk pilkada, potensi kecuranganya sedikit lebih ringan karena tidak ada anggaran bansos. Kemudian pesertanya itu kan pasti bukan pejabat atau penjabat yang sedang menjabat seperti itu," ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor 2 UB itu menyebut, ada 3 golongan yang berpotensi besar untuk diinstruksikan untuk memilih calon tertentu sehingga menjadi tidak netral. Yang pertama adalah para ASN.

"Bentuk kecuranganya yang paling banyak itu nanti ya netralitas ASN. Apalagi pemilihan kepala daerah itu dilakukan 27 November. Itu dibentuk setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. Artinya kabinet sudah terbentuk," ucapnya pada saat menjadi narasumber dalam Seminar Hukum Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum UB, Senin (23/9/2024).

Dengen terbentuknya kabinet, artinya Presiden dan Wakil Presiden telah memilih para Menterinya.

"Berarti setidaknya Menteri Dalam Negeri juga sudah ada. Kementrian yang lain juga sudah ada. Dan itu dapat saja kemudian menjadi instrumen untuk mempengaruhi netralitas ASN," imbuhnya.

Selanjutnya, golongan lain yang rawan untuk tidak netral adalah TNI dan Polri.

"Seperti pengalaman kemarin ya netralitas TNI dan Polri yang sangat mungkin ditarik ulur.  Dan kecenderunganya juga menurut saya juga ada melihat peluang untuk ikut menikmati pesta demokrasi," kata dia.

Dan terkahir, pihak yang berpotensi untuk tidak netral adalah penyelenggara Pilkada itu sendiri. Dimana dalam hal ini adalah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dan yang terakhir adalah netralitas penyelenggara yang juga perlu menjadi perhatian," pungkasnya. (*)