TIMES JATIM, MALANG – Survei terbaru terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, yang dirilis Lembaga SeMART Politica, Rabu (9/10/2024) kemarin, mencakup persepsi masyarakat, terkait isu aktual korupsi yang belakang ramai, yakni kasus jasmas DPRD Provinsi Jawa Timur. 

Hasil survei tersebut menyebutkan, 88,9 persen masyarakat yang menjadi responden menjawab tidak akan memilih Calon Bupati Malang yang diduga tersangkut kasus korupsi hibah jasmas tersebut. 

“Dari survei kami, korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa, tidak bisa diterima masyarakat. Di mana 88,9 persen masyarakat tidak akan memilih Calon Bupati Malang yang terduga tersangkut kasus korupsi Jasmas DPRD Jawa Timur,” ujar Founder SeMART Politica, Dito Arief, kepada awak media, Rabu (9/10/2024) kemarin. 

Dikatakan, beberapa isu aktual dimasukkan dalam list pertanyaan survei, termasuk isu infrastruktur di Kabupaten Malang, janji politik petahana, juga isu dugaan korupsi Jasmas Anggota DPRD di Jawa Timur. 

"Dari sini kami juga ingin mengukur keingintahuan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Kemudian bagaimana perilaku pemilih, terhadap isu tersebut dalam keterkaitannya dengan calon Bupati maupun calon wakil Bupati Malang,” terang anggota DPRD Kota Malang ini. 

Dalam survei yang dihasilkan, menurutnya hanya 4,1 persen warga Kabupaten Malang, yang mengetahui informasi dugaan kasus korupsi Jasmas DPRD Jawa Timur. 

"Dalam temuan survei kami, isu adanya dugaan korupsi Jasmas Anggota DPRD Jawa Timur, didapati 4,1 persen masyarakat mengetahuinya. Sedangkan, 87 persen masyarakat belum mengetahui,” tandas Dito. 

Dugaan kasus korupsi jasmas ini, lanjutnya, juga diketahui reponden melibatkan Calon Bupati Malang nomur urut 2, Gunawan HS.

"Berikutnya, apa persepsi masyarakat dan perilaku pemilih, ketika ada Calon Bupati Malang yang terduga terlibat dalam kasus korupsi Jasmas tersebut. Ternyata, mayoritas masyarakat menyatakan tidak akan memilih calon bupati yang tersangkut dugaan korupsi," kata Dito. 

Terlepas hasil survei ini, belakangan nama Gunawan HS, juga santer tercatut dalam kasus dugaan korupsi terkait dana hibah, untuk kelompok masyarakat (pokmas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2019 sampai 2022.

Seperti diberitakan, hingga kini dugaan kasus pokmas ini masih dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mencatut 21 nama tersangka lainnya. Nama Gunawan sendiri, yang merupakan anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, disebut KPK mengantongi dana Rp 29.273.847.000 dari kasus tersebut. 

KPK masih melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan operasi penggeledahan di berbagai lokasi di Jawa Timur. Setidaknya empat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Selain isu aktual korupsi, persepsi masyarakat dalam survei SeMART Politica juga diukur tentang kondisi umum, yang dikaitkan kinerja dan keberhasilan petahana. 

Berdasarkan hasil survei, sejumlah 10,0 persen menjawab paslon Sanusi-Lathifah dianggap mampu menyelesaikan masalah masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk paslon Gunawan-Umar Usman, didapati 8,3 persen mampu mengatasi masalah yang ada. 

Survei ini juga mendapati, alasan masyarakat menginginkan kembali petahana Sanusi menjadi Bupati Malang, dan menginginkan keberlanjutan dari program-program sebelumnya. 

Akan tetapi, responden juga menyebutkan alasan memilihnya. Yakni, dari data pemilih Sanusi-Lathifah, hanya 0,7 persen menginginkan pemimpin baru. Sebaliknya pada data responden pemilih Gunawan-Umar, sebanyak 51,4 persen menyatakan alasan memilih karena ingin pemimpin baru. 

Untuk kinerja keberhasilan kepala daerah, survei juga mengukur persepsi keberhasilan terhadap program Sanusi dan Didik Gatot Subroto, selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Malang. Yakni, 7,3 persen menyatakan Sanusi sangat berhasil, dan mayoritas, 69,5 persen menyatakan Sanusi cukup berhasil. (*)