TIMES JATIM, MALANG – DPRD Kota Malang tengah menyoroti rencana penganggaran Belanja Pegawai di APBD Kota Malang 2025. Belanja pegawai ini dianggarkan melebihi APBD, yakni lebih dari 30 persen.

Diketahui, anggaran terbesarnya dalam belanja pegawai Pemkot Malang, yakni dalam pengangkatan tenaga PPPK. Hal itu pun menuai sorotan, termasuk dari Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnaggani Sirraduhita.

Menurut perempuan yang akrab disapa Mia, belanja pegawai memang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang. Sebab, beberapa tahun terakhir anggaran untuk ini kerap menjadi SILPA APBD yang cukup besar.

"Jadi harapan kami Pemkot Malang melakukan pemetaan lebih detail dan jeli terkait proyeksi kepegawaian di tahun-tahun berikutnya," ujar Mia, Senin (28/10/2024).

Ia mengungkapkan, anggaran belanja pegawai ini tak mudah untuk dialihkan atau dialokasikan ke program lain jika di tahun anggaran yang disasar tidak ada penambahan pegawai PPPK, honorer maupun ASN baru.

"Saya harap (APBD) bisa dialokasikan untuk hal yang bermanfaat untuk masyarakat secara konkrit," ungkapnya.

Sementara, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyebutkan, rencana alokasi belanja pegawai terbesar di APBD Kota Malang 2025, memang ada pengadaan tenaga PPPK.

"Terkait belanja pegawai, yang sangat tinggi kontribusinya (alokasi) adalah honorer dan pengangkatan PPPK," ucapnya.(*)