TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo masih berada di ranking empat dari bawah se-Jawa Timur. Atas hal itu, masyarakat kabupaten setempat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Poros Timur mempertanyakan hasil verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan tersebut.

Sejumlah orang yang tergabung Forum Masrakat Poros Timur itu mencecar Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Probolinggo dengan beberapa pertanyaan kritis.

Pertanyaan disampaikan dalam audiensi bersama komisi IV DPRD kabupaten setempat, Senin (28/10/2024). Audiensi membahas soal angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo. Audiensi dihadiri Dinas Sosial dan beberapa OPD Pemkab Probolinggo.

Pada kesempatan itu, Masyarakat Poros Timur mencecar BPS terkait adanya rilis data terbaru kemiskinan, yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Timur.

Dalam data tersebut, sepanjang tahun 2022, 2023 hingga tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin keempat di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, status itu juga dinisbatkan kepada Kabupaten Probolinggo.

Koordinator Masyarakat Poros Timur, Binhaudi mengatakan, metode Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digunakan BPS tidak berbanding lurus dengan keadaan di masyarakat. Artinya, sampel data oleh BPS tidak setara dengan jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo.

Ia pun mencontohkan pada tahun 2019, BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mencapai 17,76 persen. Angka itu setara dengan 207.220 jiwa dari 1,1 juta lebih penduduk di Kabupaten Probolinggo.

"Bagaimana bisa sampel data oleh BPS yang tidak sampai seribu KK, bisa dijadikan hasil penilaian. Sedangkan jumlah penduduk yang ada lebih dari satu juta jiwa," kata Binhaudi.

Di sisi lain lanjutnya, problem yang terjadi di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat. Di mana ketika ada petugas datang melakukan survei dianggap akan memberikan bantuan sosial. Sehingga tak sedikit dari masyarakat yang mengaku miksin. Padahal, keadaannya justru sebaliknya.

"Siapapun pemimpinnya (Bupati, Red), kalau problem ini tidak diselesaikan, maka sulit terlepas dari angka 4 termiskin itu. Makanya ini menjadi PR kita bersama untuk mengatasi hal tersebut," imbuhnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai kepala desa ini juga mempertanyakan langkah konkrit yang dilakukan Pemkab Probolinggo dalam menanggulangi angka kemiskinan. Khususnya dalam kepemimpinan Pj Bupati Probolinggo saat ini.

"Keinginan kami berdiskusi langsung dengan Pj Bupati Probolinggo, namun sayangnya beliau selalu sibuk. Sekarang saja masih diwakilkan kepada bawahannya. Padahal acara audiensi hanya membutuhkan kurang lebih 1 jam," katanya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo, Rahmadani S Irevani mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sudah berangsur turun dari tahun sebelumnya. Kabupaten Probolinggo, kata dia, terbilang cepat penurunannya pada tahun 2024 ini.

“Terbilang cepat di banding daerah lainnya, meski penurunan itu hanya hitungan persentase saja, dari sekian persen ke sekian persen. Meski di posisi 4, namun dari segi percepatan itu sudah sangat bagus,”ujar Rahmadani, usai audiensi.

“Untuk langkah kedepan kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait, karena kami sudah terbiasa duduk bareng membicarakan angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo,” ucap Rahmadani. (*)