TIMES JATIM, JOMBANG – Aan Anshori Direktur Lembaga Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInk) menyatakan bahwa keterlambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) dalam memasang Alat Peraga Kampanye merupakan bentuk kegagalan KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Menurutku KPU ini perlu diaudit kinerjanya, jadi saya berharap kemudian masyarakat terutama paslon tim pemenangan paslon ini juga mencatat kinerja-kinerja KPU selama ini yang terutama di bagian mana yang harusnya diperbaiki lagi, sehingga kedepan ketika Pilkada ini selesai, ada semacam forum bersama untuk menilai sejauh mana kinerjanya, ini catatan buruk," katanya, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, tindakan KPU Jombang sangat merugikan banyak pihak. Bukan hanya paslon, namun secara umum masyarakat kehilangan haknya dalam mendapatkan informasi masing-masing calon pemimpin.

Pria yang akrab disapa Gus Aan menerangkan jika audit keuangan secara umum menjadi tugas dari BPK, sedangkan urusan kinerja, adalah tugas DPR. Namun masyarakat dan parpol bisa melakukan hal tersebut sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi publik.

APK paslon sangat penting. Selain wadah sosialisasi pilkada, atribut kampanye ini merupakan hak publik, sebab berisi gagasan hingga visi misi setiap pasangan sehingga keterlambatan ini sangat berdampak serius terhadap pendidikan politik yang selama ini didengungkan penyelenggara pemilu. 

"Jadi perlu disadari bahwa kelemotan ini juga berimplikasi secara serius tehadap pendidikan politik yang selama ini didengung-dengungkan oleh KPU dan seluruh pemerintahan menyangkut soal pilkada yang demokratis itu sendiri," terangnya.

Direktur LInK, Aan Anshori meminta semua pihak terus memantau kinerja KPU. Dia juga berharap Bawaslu tak tinggal diam.

"Ini kan menunjukkan kinerjanya gak baik, negara sudah mengeluarkan uang banyak untuk gaji dan lain sebagainya, miliaran anggaran kok lemot seperti ini," ungkapnya.

Aan Anshori menduga ada salah satu proses yang tidak sesuai dalam persoalan ini. Salah satunya dalam hal pengadaan. 

"Aku menduga ini kan aku gak tahu ini model soal APK apakah ada pihak ke tiga yang ternyata tidak cukup tertib, dalam arti ini pemborong apakah kinerjanya bagus dan lain sebagainya," katanya.

Terakhir, Aan berharap KPU segera memberikan penjelasan terkait persoalan yang menjadi sorotan masyarakat di Jombang itu.

"Menurtku KPU berutang kepada publik, kepada kedua paslon, berhutang terkait penjelasan, aku berharap KPU jujur, terbuka, sehinga kalau ada persoalan ada kelemahan publik bisa memahami,  tapi kalau diam-diam, gak tahu dan lain sebagaimanya, yang susah KPU, yang susah paslon dan yang paling susah publik karena pendidikan politik menjadi terhambat," ucapnya.

Terpisah Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur mengatakan, saat ini APK sedang dalam proses pemasangan. Udi mengakui sesuai aturan, KPU akan memberi fasilitas bahan kampanye (BK) dan alat peraga kampanye (APK).

"Saat ini fasilitasi pencetakan BK dan APK masih dalam proses pengadaan. BK saat ini dalam proses pencetakan, sedangkan APK sudah masuk proses sounding market dilakukan hari ini (10 Oktober 2024, red) di kantor KPU," tandasnya.

Seperti diberitakan, tim pasangan calon bupati - wakil bupati di Jombang, baik paslon nomor 1 Mundjidah Wahab - Sumrambah (Murah) maupun paslon nomor 2 Warsubi - Salmanudin Yazid (Warsa) menyesalkan keterlambatan pemasangan AKP oleh KPU Jombang. 

APK yang seharusnya difasilitasi anggaran negara kepada setiap paslon ini seharusnya terpasang sejak awal masa kampanye, namun sampai saat ini belum juga dilakukan. Padahal, masa kampanye sudah berjalan sekitar dua pekan.

Disatu sisi, anggaran Pilkada sejumlah Rp62,3 Miliar yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Jombang sudah seluruhnya terserap. (*)