TIMES JATIM, MALANG – Netralitas ASN terutama kepala desa (kades) dan perangkatnya terkait tahapan Pilkada 2024,  kerap mendapatkan sorotan dalam beberapa waktu terakhir. 

Menanggapi banyaknya sorotan ini, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengambil sikap, dengan meminta ASN termasuk kades mematuhi pakta integritas terkait netralitas dalam pilkada. 

"Sudah kita wanti-wanti (ingatkan), bahwa ASN untuk bisa menjalankan fungsi netralitasnya. Kemarin sudah kita kumpulkan, dan diminta pakta integritasnya," jelas Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, dalam kesempatan acara di Pendopo Panji, di Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (20/10/2024). 

Pakta integritas menjaga netralitas ini, kata Didik, bertujuan untuk menjaga kondusifitas selama tahapan proses pilkada Kabupaten Malang 2024 ini. 

Beberapa klausul penting dalam pakta integritas ASN tersebut, lanjutnya, diantara harus menjaga soliditas, netralitas, dan tidak terlibat politik praktis dengan ikut memberi dukungan kepada paslon. 

Disinggung soal mekanisme sanksi jika pakta integritas ini dilanggar, Didik menyatakan, konteks netralitas atau dukungan pada pilkada merupakan lingkup perundangan pemilu. Karena itu, jika memang ada temuan dilanggar, maka menjadi kewenangan pihak Bawaslu. 

Lebih lanjut, ditegaskan Plt Bupati, dalam hal mengikuti kegiatan kampanye paslon pilkada diperbolehkan, dengan catatan sebagai peserta pasif. 

"Ikut kampanye boleh, tetapi harus diam, pasif. Tetapi, kalau sudah terlibat (keberpihakan) dukung mendukung, itu yang tidak boleh. Sudah kita ingatkan semua, termasuk kepala desa, Camat, ataupun kepala Dinas," tandasnya. 

Selaku kepala daerah, Didik juga membentengi ASN dan kepala desa, untuk bisa menempatkan diri dan tahu posisi jabatannya. Terlebih, kedua calon di pilkada Kabupaten Malang ini, paslon yang semua sudah sama-sama kenal. 

"Bahwa hak pilih itu wajib, karena memang jangan sampai golpul. Tetapi, itu (memilih siapa) kan tidak harus ditunjukkan, dengan (terang-terangan) dukung-mendukung," tegasnya. (*)