TIMES JATIM, MALANG – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan tengah menyoroti kasus ribuan anak tidak sekolah di wilayahnya. Terlebih, hal ini membuat nama Kota Malang sebagai Kota Pendidikan sedikit tercoreng.

Secara tegas, Iwan meminta untuk 'Tidak Boleh Ada Anak Tidak Sekolah di Kota Malang'. Hal ini ia sampaikan kepada seluruh jajaran agar bisa cepat menangani persoalan ini.

Iwan juga menerima laporan dari Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Kota Malang, bahwa ada 5.655 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Malang.

Adapun 13 alasan dan penyebab anak tidak sekolah di Kota Malang sangat tinggi.  Di antaranya, tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dan menikah/mengurus rumah tangga.

Selain itu, juga mengalami perundungan atau kekerasan, bekerja, pengaruh lingkungan/teman, beranggapan sekolah tidak penting, tidak memiliki seragam sekolah, tidak memiliki akta kelahiran, masalah penyandang disabilitas dan lainnya.

"Saya menekankan agar data ini harus selalu update dan akurat. Karena, ini dasar identifikasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kita akan breakdown dan tuntaskan data ini untuk dimaksimalkan," ujar Iwan, Minggu (20/10/2024).

Ia juga akan menentukan skala prioritas dari 13 alasan dan penyebab anak tidak sekolah. Untuk selanjutnya, kata Iwan, ia akan membuat target untuk penanganan masalah ribuan anak tidak sekolah.

"Contoh, kalau kendala seragam, maka kita datangi mereka, kita kasih seragam, lalu mereka datang ke sekolah. Kalau dia tidak punya akta, kita buatkan. Kemudian, untuk yang terkendala biaya, biaya sekolah, kita kuatkan mekanisme, bisa disalurkan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)," ungkapnya.

Diketahui, ada 22 PKBM di wilayah Kota Malang yang siap menerima anak tidak sekolah dengan biaya gratis. Anak-anak itu, nantinya akan ditempatkan pada PKBM terdekat dari rumahnya, sehingga meminimalisir kebutuhan biaya transportasi.

Di sisi lain, Iwan juga menginstruksikan Camat dan Lurah untuk ikut terlibat dalam penanganan anak tidak sekolah.

"Kemudian saya juga minta peran penting Camat, untuk mengadvokasi, juga Lurah, Ini mengerucut, agar komunikasi dan advokasi yang dilakukan akan lebih pas intensitasnya kepada keluarga atau anak yang putus sekolah," tegasnya.

Iwan juga meminta agar jajaran dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah ini. Ia berharap, anak tidak sekolah di Kota Malang dapat tuntas di akhir tahun 2024.

"Saya minta ada progress, targetnya saya ingin pada akhir 2024 tuntas, ini lebih bagus. Maka advokasi yang intensif, sosialisasi, maupun peran berbagai stakeholder saling berkaitan untuk menguatkan komitmen ini. Kita harus bergerak cepat dan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso menambahkan, setiap data memiliki karakteristik yang dinamis, karena itu ia berpesan untuk terus melakukan pembaruan data berdasarkan kondisi yang ada. 

Erik juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan penguatan peran satgas mendukung salah satu program prioritas Pj. Wali Kota Malang. Menindaklanjuti hal tersebut, Erik menyebut akan segera membentuk satgas penanganan ATS.

"Rekan-rekan data ini punya karakter yang dinamis, kondisi besok dan sekarang belum tentu sama, karena itu kita harus update terus, kontinyu dan fokus pada eksisting data. Keluaran ini butuh keterlibatan lintas sektor, kita berkolaborasi dan bersinergi mendukung program Pak Pj," ucapnya. (*)