TIMES JATIM, BLITAR – BPBD Kabupaten Blitar telah selesai melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dua jembatan yang rusak pascabencana akhir tahun 2019 lalu. Jembatan yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan dan Desa Tunjung,  Kecamatan Udanawu ini berdiri kokoh dengan kualitas bangunan skala nasional. 

Perjalanan panjang dan berliku harus dilalui BPBD Kabupaten Blitar, hingga akhirnya dua jembatan ini diresmikan pada 13 September 2024 . Pada awalnya, Pemkab Blitar meminta bantuan pendanaan kepada BNPB untuk pembangunan dua jembatan itu, masing-masing sekitar Rp3,4 miliar untuk jembatan Tunjung dan Rp9,2 miliar untuk jembatan Dawuhan. 

Proses pembangunan dua jembatan ini membutuhkan waktu hingga tiga tahun,  karena proses pengajuan bantuan pendanaan ke BNPB baru disetujui pada 26 Desember 2022. Dana yang ditransfer Kemenkeu berdasarkan rekomendasi BNPB ini masuk ke rekening daerah pada akhir tahun,  dan masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2023. 

"Kenapa kami minta bantuan pendanaan untuk pembangunan dua jembatan itu, karena kondisi fiskal Pemkab Blitar sangat terbatas," jelas Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto, Jumat (25/10/2024).

Sebelum pembangunan dilaksanakan, BPBD Kabupaten Blitar melakukan review kembali. Dan hasilnya, ada beberapa perubahan karena existing perencanaan awal dengan kondisi terkini mengalami banyak perubahan.

Review DED pun kembali dilakukan dengan konsultasi ke Dinas PUPR dan tim teknis BNPB yang turun langsung ke lokasi. Setelah tahapan ini selesai, proses lelang pekerjaan pun dimulai. 

Karena ada aturan baru tentang penyedia barang dan jasa dibawah Rp15 miliar bisa diikuti penyedia kategori kecil, Ivong kemudian berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) yang secara kelembagaan berada didalam Sekda Pemkab Blitar dan berwenang melaksanakan lelang pekerjaan. 

"Akhir Juli 2023, Pokja PBJ Kabupaten Blitar menetapkan dua pemenang  lelang yaitu untuk jembatan Tunjung,  dikerjakan oleh kontraktor lokal dengan nilai kontrak sebesar Rp2.742.481.698. Sementara yang jembatan Dawuhan dikerjakan kontraktor dari Banda Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp7.407.040.000," kupas Ivong. 

Pembangunan jembatan Tunjung berjalan lancar dan kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu selama 127 hari kalender. Terhitung sejak 18 Agustus sampai 22 Desember 2023. Namun untuk pembangunan jembatan Dawuhan, kendala utama yang dihadapi kontraktor adalah kondisi geografis lokasi yang sangat sempit dan terjal sehingga mempersulit mobilisasi alat borepile untuk pengeboran pondasi. 

"Titik awal kesulitan pembangunan jembatan Dawuhan itu dimulai dari sini, dibutuhkan Borepile untuk tiang pancangnya. Ada 32  lubang kanan kiri harus dibor dengan kedalaman masing-masing 12 meter," ungkap Ivong. 

Bore pile bisa digunakan sebagai alternatif pondasi tiang pancang untuk konstruksi jembatan jika lokasi konstruksi tidak memungkinkan untuk dibangun pondasi tiang pancang. Menurut Ivong, alat berat yang ada hanya mampu bertahan satu bulan untuk mengebor tanah di lokasi. Kontraktor kemudian mencari vendor baru, dan itupun hanya mampu mengebor 6 titik. Waktu pengerjaan jembatan otomatis molor sampai dua bulan,  karena vendor-vendor yang menawarkan meneruskan pengeboran itu rata-rata hanya mampu mengebor 4 sampai 5 titik. 

"Saya sampai menugaskan staf saya untuk berkantor di lokasi pembangunan jembatan. Kami prinsipnya, jembatan harus jadi dan bisa dimanfaatkan warga. Akhirnya, didatangkan alat berat dari Banten. Walaupun jauh dan kirim kesininya lama, tapi kami butuh sekali alat itu," paparnya. 

Hingga batas waktu kontrak pada 22 Desember 2023 kontraktor belum mampu menyelesaikan proyek jembatan Dawuhan. Hal ini ditanggapi BPBD Kabupaten Blitar dengan meminta perpanjangan masa manfaat dana hibah kepada BNPB hingga 28 Februari 2024. Berdasarkan perpanjangan masa manfaat hibah dari BNPB, BPBD melakukan addendum pertama masa pelaksanaan selama 50 hari kalender sampai dengan 10 Februari 2024 dan addendum masa pelaksanaan kedua selama 11 hari kalender sampai dengan 21 Februari 2924.

"Pada masa addendum I dan addendum II BPK ikut turun menyaksikan langsung pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui kesulitan di lapangan. Dan mereka support agar jembatan bisa jadi secepatnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," terang Ivong. 

Sampai masa perpanjangan kedua selesai ternyata pihak kontraktor tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, sehingga pada tanggal 22 Februari 2024 BPBD melakukan putus kontrak dan dilakukan pengukuran bersama yang dihadiri oleh BPBD, Kontraktor, Konsultan Supervisi, Tim Teknis dan Inspektorat dengan hasil progres fisik sebesar 76,16%. Pihak kontraktor dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, denda dan pencantuman daftar Black List selama 1 tahun.

"Dengan kontraktor Banda Aceh semua sudah clear and clean. Denda juga sudah mereka bayarkan dan masuk ke kas daerah. Namun konsekuensi habis masa perpanjangan tapi pekerjaan belum selesai ini, pendanaan untuk penyelesaian jembatan Dawuhan harus ditanggung APBD," ujar Ivong. 

Untuk menyelesaikan proyek jembatan Dawuhan ini, review DED kembali dilakukan, dan melaksanakan pemilihan penyedia jasa melalui E-Purchasing. Ada dua kontraktor lokal Blitar yang dipilih  untuk menyelesaikan pekerjaaan bangunan atas jembatan dan bangunan bawah jembatan. 

"Kami memakai dana dari APBD senilai Rp 2.139.970.000 untuk merampungkan jembatan Dawuhan. Dan puji syukur, kemarin tanggal 13 September 2024, kedua jembatan telah diresmikan oleh Yth. Ibu Bupati Blitar," pungkasnya dengan gembira

Beberapa pihak yang turut hadir dalam peresmian jembatan mengaku kagum dengan kualitas bangunan. 

"Kami sangat berterima kasih akhirnya jembatan Dawuhan selesai dan sangat bermanfaat untuk mendukung mobilitas warga desa kami. Jembatannya juga bagus sekali kualitasnya kokoh, kayak jembatan kelas nasional," kata Kades Dawuhan, Ahmad Muhib Budin. (d)