TIMES JATIM, JEMBER –

Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan merancang tata kelola migran yang kolaboratif bersama Kementerian P2MI.

Upaya ini diwujudkan dengan meluncurkan program pengiriman PMI secara prosedural yang fokus menyasar warga dari keluarga miskin ekstrem.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menekankan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari harapan Presiden Prabowo Subianto.

​“Kami sedang merancang tata kelola migran bersama Kementerian P2MI. Ini adalah harapan dari Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan setiap warga negara Indonesia wajib dilindungi, dimanapun dia berada,” ujar Setiawan. Jumat (28/11/2025).

Ia juga mengapresiasi upaya dan political will dari jajaran di Jember dalam menanggapi isu PMI.

​Mengingat Jember masih memiliki angka kemiskinan ekstrem dan PMI non-prosedural yang tinggi, Pemkab Jember bersama Kementerian P2MI sepakat meluncurkan program ambisius sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

"Tahun ini, akan ada uji coba mengirim 20 PMI ke negara tujuan seperti Jepang atau Korea. Para peserta akan direkrut dari keluarga miskin ekstrem. Untuk tahun depan, Pemkab Jember dan Kementerian P2MI sudah merancang kesepakatan untuk mengirim minimal 1.000 anak-anak dari keluarga miskin ekstrem," ungkap Setiawan.

Seluruh pengiriman akan menggunakan jalur prosedural yang jelas dan resmi, memastikan gaji dan kepulangan mereka jelas.

Dimana ​program ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pekerjaan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan perlindungan optimal bagi warga yang berangkat.

​Dalam kesempatan itu, Bupati Jember juga menyampaikan imbauan keras kepada masyarakat yang masih memilih jalur non-prosedural.

​“Kami menghimbau masyarakat yang menjalani pekerjaan migran secara non-prosedural: jangan sampai mau tertipu lagi ke depan,” tegasnya.

​Ia menjelaskan bahwa negara tidak bisa melindungi pekerja non-prosedural karena datanya tidak terdata di Kementerian dan negara.

​“Jika masyarakat Indonesia mendaftar secara legal atau prosedural, itu akan terdata, sehingga negara mampu melindungi masyarakatnya di mana pun berada. Jika tidak ada datanya, bagaimana cara kami melindungi?” jelas Fawait.

​Meskipun demikian, Fawait memastikan bahwa sesuai arahan Presiden, Pemerintah tetap akan melindungi warga, baik yang prosedural maupun non-prosedural, karena ini adalah masalah kemanusiaan.

​Acara tersebut juga menjadi momen ucapan terima kasih kepada rombongan Kementerian P2MI yang telah mengawal PMI non-prosedural yang dijemput dari Malaysia dan diantar sampai ke rumah.

Selain itu, dilakukan pemberian santunan kepada keluarga PMI Jember yang wafat di Taiwan. (*)