TIMES JATIM, SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi praktik mafia proyek dalam rencana optimalisasi Pasar Krian, Sidoarjo, yang terbakar pada tahun lalu.

Menurut BHS, sapaan akrab Politisi Partai Gerindra ini, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa struktur bangunan pasar tersebut masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan pembongkaran total. Ia menilai renovasi cukup dilakukan agar pasar krian bisa kembali berfungsi normal.

“Saya sudah minta tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengecek struktur bangunan, dan hasilnya hampir 100 persen masih layak. Jadi, tidak perlu dibongkar, cukup direnovasi,” ujar Bambang saat meninjau langsung kondisi Pasar Krian, Kamis (16/7/2025).

Ia menilai, rencana pembongkaran justru dapat merugikan para pedagang yang telah lama menunggu kepastian, sekaligus membuka peluang terjadinya permainan proyek yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Saya sudah sampaikan langsung kepada Pak Bupati Sidoarjo agar pasar ini tidak dibongkar. Jangan sampai ada yang mempersulit rakyat. Kalau itu terjadi, saya sendiri yang akan menjadi lawannya,” tegas BHS.

BHS juga menyoroti lambannya penanganan pasca kebakaran yang membuat pasar seolah terbengkalai. Ia menyebut kondisi ini tidak mencerminkan wajah daerah yang berada di jalur utama nasional.

“Sudah lebih dari satu tahun pasar ini dibiarkan. Padahal ini pasar besar yang dilewati banyak orang setiap hari. Malu kalau tampilannya terus seperti ini,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada perbaikan fisik, BHS juga mendorong adanya peningkatan kapasitas pedagang melalui pelatihan digital. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan jaringan WiFi dan pelatihan media sosial, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat bersaing di era digital.

“Saya akan bantu akses WiFi dan pelatihan digital marketing supaya para pedagang bisa promosi secara mandiri. Mereka ini sebenarnya lebih pintar jualan daripada influencer,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa jika anggaran renovasi sudah tersedia ditahun 2025 ini, maka proses pengerjaan harus segera dimulai agar selesai sebelum akhir tahun.

“Kalau anggaran sudah ada, ya segera kerjakan. Jangan terus ditunda-tunda,” pungkasnya. (*)