TIMES JATIM – Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo menyampaikan sikap berbeda dalam menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (16/7/2025) kemarin.

Partai NasDem secara tegas menyatakan penolakan terhadap Raperda tersebut.

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menjelaskan jika fraksinya memiliki pandangan yang tidak tunggal atau berbeda dalam menyikapi Raperda ini. 

“Partai Demokrat menyetujui Raperda dengan beberapa catatan perbaikan untuk ke depan, sedangkan Partai NasDem belum dapat menyetujui karena sejumlah alasan mendasar,” kata Zakaria kepada TIMES Indonesia, kamis (17/7/2025).

Zakaria mengatakan, perbedaan pandangan tersebut sudah melalu proses mufakat dalam musyawarah pada Rapat Fraksi.

Menurutnya, penolakan dari Partai NasDem didasarkan pada dua sorotan utama, yakni lemahnya penanganan banjir dan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan APBD.

Penanganan Banjir Dinilai Lemah

Zakaria menegaskan bahwa banjir menjadi isu krusial yang belum tertangani secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2022–2026 yang dirilis oleh BNPB, Sidoarjo masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap tiga jenis bencana alam, yakni banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

Potensi kerugian akibat banjir di Sidoarjo bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp12,6 triliun secara agregat.

Namun, alih-alih menurun, frekuensi kejadian banjir justru mengalami peningkatan.

“Data BPBD Jatim mencatat, pada 2023 hanya terjadi satu kali banjir di Sidoarjo, sementara pada 2024 melonjak menjadi 28 kejadian. Ini menunjukkan lemahnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemkab,” ujar Zakaria.

Ia berharap Pemkab Sidoarjo mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan banjir ini. Seperti pembangunan rumah pompa di kawasan rawan banjir,  di Kota Delta.

"Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi warga. Maka langkah tegas dalam penanggulangan masalah bencana ini harus diprioritaskan," ungkap Ketua DPD Nasdem Sidoarjo ini.

SILPA Tinggi, Indikasi Perencanaan APBD Belum Efektif

Selain persoalan banjir, Partai NasDem juga menyoroti tingginya SILPA yang mencapai Rp642,78 miliar pada tahun anggaran 2024. Padahal, realisasi pendapatan daerah sudah melampaui target sebesar 104,86 persen, sementara belanja daerah hanya terserap 92,96 persen.

“Angka SILPA sebesar ini menunjukkan masih adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Banyak urusan pemerintahan dan OPD yang memiliki SILPA di atas 10 persen, dan ini patut menjadi perhatian serius,” kata pria yang akrab di sapa Mas Dimas ini.

Tantangan yang Belum Terjawab

NasDem menilai bahwa penolakan mereka tersebut juga melihat kondisi yang sangat ironis, mengingat masih banyak tantangan pembangunan yang belum terjawab. Mulai dari pengangguran, ketimpangan pendapatan, rendahnya daya beli masyarakat, hingga persoalan lingkungan dan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

NasDem juga menyoroti penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang cukup signifikan. Pada 2024, nilai IKLH Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 53,35 poin dari sebelumnya 58,97 poin di 2023. Penurunan ini berbanding terbalik dengan tren nasional dan provinsi yang justru meningkat.

“Penurunan ini menggambarkan lemahnya penanganan terhadap kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Ini harus segera menjadi prioritas, karena lingkungan yang baik adalah fondasi dari pembangunan berkelanjutan,” imbuh Zakaria.

Kondisi ekonomi daerah juga menjadi sorotan dari Partai NasDem Sidoarjo.

"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo melambat dari 6,16% di 2023 menjadi 5,54% pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto PDRB," papar Dimas.

Dimas melanjutkan jika NasDem juga melihat adanya kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Salah satunya adalah penghentian mendadak program bantuan modal usaha perempuan melalui surat edaran, padahal program tersebut telah tertuang dalam peraturan daerah.

“Ini tidak hanya bertentangan dengan semangat RPJMD, tapi juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Perda tidak bisa dibatalkan hanya dengan surat edaran,” tegasnya.

Kemudian terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi juga menjadi catatan penting.

"Meskipun menurun dari 8,05% menjadi 6,49 persen, angka tersebut tetap tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Fraksi menilai ini sebagai kegagalan dalam penerjemahan target prioritas penciptaan 100.000 lapangan kerja baru sebagaimana tercantum dalam RPJMD," ujarnya.

Sebagai Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dimas menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara Demokrat dan NasDem adalah bentuk komitmen menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Zakaria berharap ke depan pengelolaan APBD dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong Pemkab untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperbaiki mekanisme perencanaan agar serapan anggaran bisa maksimal.

“Kami berharap agar pengelolaan APBD ke depan bisa lebih kredibel dan berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya sekadar memenuhi target administratif,” ucapnya. (*)