TIMES JATIM, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menyebut bahwa rencana Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya dalam menambah jumlah sekolah negeri di tahun 2025 harus dilakukan kajian secara mendalam. 

"Agar memberikan solusi kepada aksesibilitas anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik," ujarnya, Senin (22/7/2024). 

Salah satunya dengan melakukan pendataan ulang terkait data lulusan dan usia sebaran penduduk. 

"Sehingga harus benar-benar disosialisasikan dan melibatkan para penyelenggara sekolah," katanya. 

Wacana penambahan sekolah ini, lanjutnya, memang harus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 DPRD Kota Surabaya. 

"Data yang diberikan itu setelah dihitung, ternyata memang memerlukan sekolah baru," ungkapnya. 

Namun, terkait lokasi pembangunan dan detailnya masih belum dipaparkan dan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD. 

"Saya berharap pemkot dapat membangun sekolah baru di wilayah yang sekiranya padat penduduk dan masih kekurangan jumlah sekolah," harapnya. 

Dengan konsep zonasi, seharusnya wacana tersebut bisa memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan.

"Tapi keberadaan sekolah swasta ini juga harus disertakan. Jadi jangan sampai meninggalkan para penyelenggara sekolah swasta, malah nanti menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru," tegasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jika pihaknya masih berkoordinasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta, untuk memastikan lokasi penambahan sekolah negeri yang tepat. 

"Ternyata dari hitungan yang ada itu ada wilayah-wilayah yang kekurangan sekolah, sehingga disitulah kami akan menambah. Contoh lokasi paling padat penduduk di Sawahan," pungkas Eri. (*)