TIMES JATIM, SURABAYA – Program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) berjalan merata untuk jenjang SMA dan SMK di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jatim telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,1 trilliun untuk program TisTas.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menegaskan bahwa program TisTas mulai digagas tahun 2019 dan berjalan hingga saat ini. Program ini sukses memberikan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa jenjang SMA dan SMK di Jatim.

“Komitmen yang diwujudkan dalam lima tahun ini adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka penguatan SDM kita lakukan di semua lini, terutama yang ada di bawah kewenangan kami yaitu jenjang SMA dan SMK negeri,” kata Pj Gubernur Adhy, Sabtu (26/10/2024).

“Dengan Program TisTas, semua bisa mengakses pendidikan tanpa harus terbebani biaya SPP, sehingga generasi Jawa Timur menjadi generasi yang unggul dan hebat di Indonesia Emas,” imbuhnya.

Program TisTas Pemprov sukses memberikan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa jenjang SMA dan SMK di Jatim. (Foto: Dok Humas Pemprov Jatim for TIMES Indonesia)

Lebih lanjut Adhy menjabarkan, bahwa pendidikan gratis berkualitas diwujudkan Pemprov Jatim melalui pengalokasian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan pada seluruh sekolah SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri di seluruh Jawa Timur. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta bersifat subsidi.

Tujuan pemberian BPOPP untuk pendanaan biaya operasional sekolah, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik. Dan juga untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

Secara rinci, besaran anggaran BPOPP dialokasikan di tahun 2019 sebanyak Rp915,8 miliar, dan meningkat pada tahun 2024 dialokasikan sebanyak Rp1,3 trilliun. 

“Dengan adanya program ini, para siswa dan wali murid tidak akan terbebani uang SPP. Dan sekolah juga bisa mengatur kebutuhan untuk operasi satuan pendidikan dengan mengelola dana BPOPP dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegas Adhy.

Tidak hanya itu, Adhy juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi perhatian besar Pemprov Jatim. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen yang menjadi mandatory spending dari undang-undang.

“Tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan kita mencapai 29,19 persen. Ini menjadi bukti komitmen kita untuk memperhatikan sektor pendidikan,” tegas Adhy. 

Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan terus berupaya meningkatkan pembangunan SDM dengan menguatkan pendidikan Jawa Timur. Namun, karena dengan wilayah Jatim yang begitu luas dengan 38 kabupaten kota, memang semua harus diatur demi terwujudnya pemerataan.

“Pemerataan akses pendidikan di seluruh kabupaten/kota terus menjadi prioritas kami, sehingga setiap daerah bisa berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Tentunya hal ini juga didukung infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar yang baik," pungkasnya. (*)