TIMES JATIM, SURABAYA – Merebaknya temuan beras oplosan di pasaran Jawa Timur memicu reaksi tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim. Selain mendesak Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar-pasar, Komisi B DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya langkah preventif dan edukasi masyarakat sebagai solusi jangka panjang.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik curang yang merugikan konsumen ini.
"Adanya temuan beras oplosan ini sangat meresahkan masyarakat. Kami meminta Satgas Pangan tidak menunda-nunda untuk segera turun ke lapangan dan melakukan sidak," tegas Erma, saat ditemui TIMES Indonesia pada Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, upaya cepat ini krusial untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya dan menjaga kepercayaan terhadap komoditas pokok.
"Sidak itu penting untuk efek kejut dan penindakan, tapi kita juga perlu berpikir jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri beras oplosan itu sama pentingnya," jelasnya.
Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan bisa lebih mandiri dalam mengidentifikasi dan melaporkan indikasi beras oplosan, sehingga rantai distribusinya dapat diputus dari hulu ke hilir.
"Peredaran beras oplosan ini menunjukkan ada celah pengawasan. Kami meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya fokus di hilir, tapi juga di hulu dan tengah, memastikan tidak ada ruang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab," pungkas Erma.
Koordinasi lintas sektoral antara kepolisian, dinas perdagangan, Bulog, hingga dinas pertanian diharapkan dapat mencegah praktik oplosan sejak dari tingkat produsen atau distributor awal. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan kualitas pangan yang beredar di Jawa Timur. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: DPRD Jatim Tekankan Edukasi dan Pencegahan Jangka Panjang dalam Atasi Peredaran Beras Oplosan
Pewarta | : Zisti Shinta Maharrani |
Editor | : Deasy Mayasari |