TIMES JATIM, MALANG – Nelayan lokal dengan perahu kecil di wilayah perairan di Malang selatan, Kabupaten Malang, merasa resah dengan keberadaan perahu besar yang masuk kawasan mereka melaut beberapa hari terakhir. 

Ini seperti di wilayah perairan Lenggoksono, Sioasri, Sipelot, Wediawu, dan lainnya, di kawasan perairan yang berada di Tirtoyudo sampai Ampelgading, Kabupaten Malang. 

Para nelayan kecil setempat, terganggu karena perahu nelayan besar atau slerek ini mencari ikan sampai ke pinggir dekat pantai dan teluk. Padahal, batas kapal nelayan besar sudah ditetapkan, minimal lebih dari 4 mil dari garis atau bibir pantai. 

Nelayan kecil ini seperti Sih Hariyadi, dari Kelompok Nelayan Desa Sidoasri, yang mewakili nelayan tradisional juga Pokmaswas Sido Lestari Sidoasri. Nelayan lainnya, Kristianto, dari KUB Nelayan Mina Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang. 

Para nelayan tradisional ini kerap menemui aktivitas penangkapan ikan kapal slerek di perairan Pantai Perawan dan Teluk Sidoasri. 

Keresahan nelayan kecil di perairan Malang selatan ini, juga ditangkap aktivis relawan Sahabat Alam Indonesia (Salam). Berdasarkan pengakuan dari kelompok nelayan, Aktivis Salam Andik Syaifudin mengungkapkan, keberadaan kapal ikan besar atau slerek ini menggangu aktivitas penangkapan ikan nelayan kecil sekitar perairan setempat. 

Andik khawatir, aktivitas beberapa perahu besar ini tidak memberi kesempatan nelayan kecil mencari rezeki dari melaut. Ini akan mengakibatkan nelayan kecil kesulitan mencari ikan dan harus lebih ke tengah saat melaut. 

"Perahu kecil mereka tidak dapat terlalu jauh melaut. Ketika terlalu dieksploitasi nelayan besar, sumberdaya perikanan di kawasan pesisir bisa terganggu, bahkan habis, karena over fishing. Ini juga memicu konflik antarnelayan kecil dan besar, karena berbuat kawasan tangkapan," ungkapnya, Kamis (4/7/2024). 

Sesuai informasi yang diterima dari beberapa kelompok nelayan, kata Andik, perahu nelayan slerek berebut mencari ikan di daerah pasir, bukan karang. Nelayan slerek berdalih bisa merusak karang, juga takut kalau terkena karang akan merusak jaring tangkapnya. 

Sebaliknya, nelayan kecil jenis peed dan kunting, yang terpaksa merapat kapal besar, biasanya hanya dapat bagian 10-15 ekor ikan tiap kapal yang didekati. 

Andik juga mensinyalir masih lemahnya sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi nelayan besar yang melanggar. Dimana, hal ini mestinya bisa dilakukan dari instansi terkait seperti Dinas Kelautan, PSDKP, dan polairud. 

Lemahnya pengawasan ini, lanjutnya, juga yang akhirnya membuat nelayan kapal besar masih mencari ikan di zona kurang dari 4 mil dari kawasan pesisir atau bibir pantai. 

"Lemahnya pengawasan batas penangkapan ikan kapal besar ini yang menyebabkan konflik nelayan kecil dan kapal nelayan besar," tandasnya. 

Dari penelusuran kepada nelayan slerek, lanjut Andik, berdalih tidak pernah ada sosialisasi pada nelayan tentang batas wilayah tangkap. Sosialisasinya terbatas, hanya pada orang-orang tertentu. 

Selain itu, didapati bahwa tidak ada batas pelampung atau penanda area tangkap yang dilarang untuk kapal besar. 

"Marine protect area yang tahu hanya petugas dinas dan pokmaswas. Sementara, nelayan lainnya banyak yang tidak tahu lokasi areanya (zona yang dilarang)," imbuhnya. 

Melarang dan menjaga area tangkap bebas dari kapal besar ini, kata Andik, akan memberi kesempatan ikan-ikan berkembang biak dan juga memberi kesempatan nelayan kecil lebih leluasa mencari tangkapan. 

Menurutnya, banyaknya kapal besar masuk 4 mil bibir pantai di perairan Malang selatan ini, akan membuat ikan-ikan yang berkembang biak di ekosistem terumbu karang yang ada di pesisir terganggu. Terlebih, kawasan pesisir banyak merupakan marine protect area (MPA), merupakan kawasan perlindungan ikan dan biota lainnya. (*)