TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Dalam upaya mengawal hak pilih masyarakat, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Probolinggo telah mendirikan "Posko Kawal Hak Pilih" di setiap Kantor Kecamatan sejak sepekan terakhir.

Posko ini hadir untuk membantu masyarakat yang belum terdata dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar 27 November Mendatang.

Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Putu Gunawarman menyatakan, pembentukan posko ini sesuai dengan instruksi Bawaslu RI yang diteruskan ke Bawaslu Jawa Timur.

Posko ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi hak pilih warga Kota Probolinggo.

"Posko Kawal Hak Pilih ini dapat membantu masyarakat memberikan pelayanan hak pilih di Pilkada. Misalnya, dia punya hak pilih, namun tidak tercoklit " ujar Putut.

Selama dua pekan pelaksanaan coklit, Bawaslu menemukan beberapa masalah seperti kesalahan penulisan nama pemilih, pemasangan stiker tanpa tanda tangan, dan tidak adanya kolom khusus untuk disabilitas pada stiker.

"Paling penting masalah disabilitas. Jangan sampai saat coklit, ada anggota keluarga disabilitas yang tidak tercatat dengan benar," tegas Putut.

Putut berharap, dengan adanya Posko Kawal Hak Pilih ini, setiap warga dapat memastikan hak pilih mereka tidak terabaikan dan terjamin dalam proses Pilkada.

"Posko ini tersedia di setiap Kantor Kecamatan. Namun, jika masyarakat ingin melapor langsung ke Kantor Bawaslu, itu juga tidak apa," ucapnya.

Dengan inisiatif ini, Bawaslu Kota Probolinggo menunjukkan komitmennya untuk menjaga dan melindungi setiap suara masyarakat dalam Pilkada 2024 yang akan datang. (*)