TIMES JATIM, BANYUWANGI – Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-Mujiono (Ipuk-Mujiono).

Paslon nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Banyuwangi, ini pun berkomitmen untuk terus memperkuat dua sektor tersebut.

Termasuk dengan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Salah satu cara dengan mengangkat tenaga guru dan kesehatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam kurun 3,5 tahun terakhir, sebanyak 4.183 guru dan tenaga kesehatan honorer diangkat menjadi PPPK. Dengan rincian 2.985 guru dan 1.198 nakes honorer yang kini statusnya telah berubah menjadi PPPK. Setiap tahun, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut.

Komitmen ini juga untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer/THL) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Karena PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi.

“Memang belum semuanya bisa diangkat sebagai PPPK. Kami lakukan bertahap dan ke depan terus diperkuat, terutama untuk guru dan kesehatan sebagai pilar peningkatan kualitas SDM,” kata Mujiono, Senin (7/10/2024).

“Ke depan akan terus kami perkuat demi kesejahteraan guru dan nakes. Tentu tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata dan pelayanan public. Karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya,” imbuh Sekretaris Daerah Banyuwangi 2021-2024 ini.

Saat ini PPPK guru dan nakes telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi. Termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan serta daerah yang jauh dari pusat kota.

Demikian juga nakes telah ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi. Serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

“Harapannya para guru dan nakes PPPK ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” ujar Mujiono yang telah 30 tahun berkarir di Pemkab Banyuwangi.

Ke depan menurut Mujiono akan menuntaskan tenaga honorer yang masih ada dengan pengusulan formasi PPPK Banyuwangi ke pemerintah pusat.

“Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi ASN, salah satunya PPPK,” ujar Mujiono.

Terkait dengan dukungan ke guru swasta, Ipuk mengatakan telah ada beberapa mekanisme, meskipun memang belum bisa ideal sepenuhnya mengingat kapasitas anggaran daerah.

Misalnya ada skema Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang per tahunnya berkisar Rp5,3 miliar. Termasuk untuk insentif guru swasta, serta insentif guru PAUD non-PNS yang mencapai Rp7,2 miliar per tahun.

“Untuk insentif guru swasta ini melengkapi pendapatan yang diterima guru dari masing-masing lembaga. Kedepan akan terus diperkuat insentif guru swasta,” cetus Mujiono. (*)