TIMES JATIM, BANYUWANGI – Masa depan Banyuwangi 20 tahun ke depan mulai digagas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Rapat Paripurna yang bertajuk ‘Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Atas Diajukan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Kamis (4/7/2024).

Pada kesempatan kali ini, rapat dipimpin langsung oleh Ali Mahrus dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto SH, MH. Turut hadir pula, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Sekda Banyuwangi, Mujiono, SKPD, Camat hingga Lurah.

Sejumlah fraksi memberikan apresiasi dan banyak terimakasih kepada eksekutif atas diajukannya RPJPD Banyuwangi 2025-2045. Namun masih ada beberapa catatan dan koreksi terkait hal itu. 

Dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang dibacakan oleh Wagianto. Dihadapan anggota dewan dan eksekutif, dia memaparkan bahwa eksekutif perlu memandang untuk menambahkan frasa maupun kalimat dalam sasaran untuk lebih memperkuat misi dan sasaran. 

“Pada Misi 8 adalah Pemenuhan Infrastruktur berkelanjutan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan menambahkan frasa sehingga penyempurnaan misi 8 ini adalah ‘Pemenuhan Infrastruktur yang terencana, terukur, berkesinambungan dan berkelanjutan,” kata Wagianto saat menyampaikan salah satu pandangan fraksi PDI Perjuangan dihadapan para hadirin rapat paripuna. 

Sedangkan fraksi Partai Demokrat, melihat pada Bab II Buku Lampiran Rancangan RPJPD terdapat aspek geografi dan demografi yang belum menjelaskan materi tentang peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

“Adapun penjelasan gambaran aspek geografis, sekurang-kurangnya di lengkapi dengan indikator-indikator seperti pemanfaatan ruang sesuai RTRW, persentase alih fungsi lahan, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks resiko bencana, ketahanan daerah, pangan, energi, air serta indikator lainnya sesuai konteks daerah,” jelas Fadhan Nur Arifin saat membacakan PU Fraksi Demokrat. 

Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi ditutup setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka. Penyempurnaan rancangan RPJPD 2025-2045 akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak. (*)