TIMES JATIM, KEDIRI – Sejak 25 September 2024 lalu, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri mulai melakukan kampanye. Tahapan kampanye akan berlangsung selama 60 hari sampai tanggal 23 November 2024 nanti. 

Selama waktu 60 hari tersebut, kedua paslon diperbolehkan untuk melakukan penyampaian visi misi serta program kepada masyarakat melalui sejumlah cara mulai pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye serta rapat umum. 

Selain kampanye yang didanai secara mandiri oleh paslon dan parpol, juga terdapat kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri. 

Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri mulai dari debat publik, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK), dan penjadwalan rapat umum. 

"Untuk debat publik rencana 2 kali masing-masing di bulan Oktober dan November. Untuk bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet; dan/atau

poster kita cetakan sebagai bahan kampanye paslon. Sedangkan untuk APK terdiri dari baliho dan spanduk," ujar Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Parmas Sosdiklih dan SDM Eka Septiawan, Minggu (13/10/2024). 

Eka menuturkan untuk bahan kampanye diserahkan kepada tim paslon, untuk bisa disebar ke masyarakat. Sedangkan untuk apk,  dipasang oleh KPU Kabupaten Kediri melalui vendor yang telah ditunjuk. 

"Untuk APK berupa Baliho, paling banyak 5 buah untuk masing-masing paslon. Sedangkan spanduk dua buah untuk masing-masing paslon di setiap desa. Sedangkan bahan kampanye sebanyak 525.000 untuk masing-masing paslon," tambahnya.

Sementara itu, kedua paslon kontestan Pilbup Kediri memanfaatkan tahapan Kampanye untuk memperkenalkan visi misi dan program ke masyarakat Kabupaten Kediri. 

Sementara itu, Pasangan nomer urut 1 blusukan di Dusun Bulusoban, Sambirejo, warga mengapresiasi komitmen Deny Widyanarko, untuk mewujudkan janji kampanyenya di Pemilihan Bupati Kediri 2024 ini. Mas Deny siap mundur jika dalam 2 tahun gagal merealisasikan program pembangunan dusun senilai Rp300-500 juta per tahun.

Seperti diketahui, setiap sambang dusun, Mas Deny yang berpasangan dengan Mudawamah ini selalu menyampaikan siap mundur jika dalam 2 tahun mereka gagal mewujudkan program prioritas itu. Sebagai bukti, mereka membubuhkan tanda tangan dalam sebuah kontrak politik.

Program pembangunan dusun Rp300-500 juta per dusun per tahun merupakan buah pemikiran Deny yang kemudian disusun barsama tim dan para pakar. 

Deny meyakini program andalannya tersebut mampu mempercepat pembangunan di Kabupaten Kediri sehingga terwujud Kediri Hebat, sebagaimana visi dan misi besarnya bersama wakilnya, Mudawamah.

Deny Widyanarko mengungkapkan, pemanfaatan program pembangunan dusun senilai Rp300-500 juta per dusun per tahun tersebut dinilai cukup fleksibel. Di mana program tersebut bisa digunakan untuk aspek infrastruktur, peningkatan ekonomi, hingga dari aspek pertanian hingga perikanan.

Sebagai wujud komitmennya, cabup yang identik dengan blangkon ijonya itu juga melakukan kontrak politik dengan masyarakat.

Dalam kontrak politik tersebut Deny bersedia mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kediri apabila dirinya gagal mewujudkan program pembangunan dusun sebesar Rp300-500 juta per dusun per tahun selama dua tahun bekerja.

"Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat saya nanti menjabat sebagai Bupati Kediri, di mana dalam kurun waktu dua tahun itu saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila mana dalam dua tahun masa jabatan saya, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, saya akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri," tegas Deny.

Calon Bupati Kediri nomor urut 1 ini membeberkan keberaniannya dalam menjalin kontrak politik bersama warga, hal seiring program pembangunan dusun tersebut dinilai sangat realistis untuk diwujudkan.

"Program pembangunan dusun senilai Rp300-500 juta per dusun per tahun ini dalam realisasinya hanya membutuhkan 10 persen dari jumlah APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri senilai 3,6 triliun rupiah. Di mana kalau kami kalkulasi pengeluarannya, hanya membutuhkan kurang lebih 352 sekian miliar rupiah untuk mencover semua dusun-dusun yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi penyerapan anggarannya sangat kecil, dan APBD masih akan tersisa banyak untuk digunakan dalam mencover program-program maupun kebutuhan lainnya untuk menjadikan Kediri lebih maju dan hebat," jelas Deny.

Sementara Pasangan nomer urut 2 Dhito-Dewi melakukan kampanye dalam pertemuan dengan pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan anyaman di DPC Demokrat Kabupaten Kediri, Minggu (13/10/2024). 

Dalam pertemuan itu, para peserta berkesempatan menyampaikan aspirasinya kepada Mas Dhito secara langsung. 

Para peserta mengapresiasi program yang telah dijalankan Mas Dhito dalam kepemimpinan di periode pertama, baik untuk UMKM maupun dalam bidang pendidikan. Hanya saja di sektor pendidikan, peserta ada yang mengaku miris dengan realita di lapangan dengan kebijakan zonasi. 

Pasalnya, adanya kebijakan itu, bagi mereka yang secara ekonomi mampu ada pula yang mensiasati dengan mengupayakan pindah domisili dengan daerah yang masuk dalam zonasi sehingga bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Disisi lain, kondisi yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, sekolah mulai tingkat SD sampai SMA di tiap kecamatan terus mengalami penyusutan. Dimana semakin ke jenjang lebih tinggi jumlah sekolah semakin sedikit. Bahkan, untuk tingkat SMA atau sederajat tidak semua kecamatan memiliki. 

Atas kasus yang terjadi di lapangan, warga mempertanyakan apakah kebijakan zonasi tersebut benar-benar bisa diterapkan di Kabupaten Kediri. Warga juga meminta supaya di setiap kecamatan didirikan sekolah setingkat SMA, seperti yang disampaikan Muyasaroh warga dari Kecamatan Tarokan. 

"Saya mewakili warga kecamatan Tarokan mengusulkan didirikannya SMA Tarokan, karena di Tarokan Belum punya,” ucapnya.

Merespon keluhan itu, Mas Dhito menerangkan, kebijakan zonasi itu dikeluarkan langsung pemerintah pusat dalam hal ini menteri pendidikan yang harus dijalankan di setiap daerah. kebijakan zonasi menurutnya dimungkinkan bisa berjalan di perkotaan. Hanya saja, sulit untuk di Kabupaten Kediri yang cakupan luasan wilayahnya tidak sebanding dengan jumlah sekolah. 

“Saya rasa untuk Kabupaten Kediri terkait program zonasi yang diatur kementerian pendidikan saya rasa perlu dikaji ulang. Perlu ada evaluasi,” terangnya.

Mas Dhito pun menyatakan pihaknya nantinya bakal memohon kepada Kementerian Pendidikan untuk mengkaji ulang peraturan zonasi tersebut. Selain masalah zonasi, menjadi perhatian Mas Dhito juga terkait guru-guru yang mengajar dengan lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Pihaknya bahkan telah merencanakan untuk mendekatkan lokasi mengajar dengan tempat tinggal guru. 

“Karena (saat ini) banyak guru yang mau tidak mau mengajarnya tidak maksimal karena jauh antara tempat tinggal dan tempat mengajarnya. Ini juga perlu ada perbaikan di situ,” tambahnya.

Adapun untuk sekolah tingkat SMA, karena menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Mas Dhito bakal berkoordinasi dengan gubernur terpilih nantinya supaya ada pendirian sekolah tingkat SMA di setiap kecamatan. (Adv)