TIMES JATIM, LAMONGAN – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027, KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa NU merupakan pilar dan pemersatu bangsa, bukan alat politik praktis.

Dia melarang pengurus NU di semua tingkatan membawa nama organisasi tersebut untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ungkapan ini disampaikan KH. Said Aqil saat menghadiri acara Dzikro Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan Haul KH. Su'udi Karim ke-6 di Pondok Pesantren Tanfirul Ghoyyi, Lamongan, Kamis (24/10/2024).

"Warga NU boleh mendukung siapapun calon di Pilkada 2024, tapi atas nama pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga NU. Tidak boleh membawa NU ke ranah politik praktis," ujar Kiai Said Aqil. 

Said Aqil menekankan, jika NU diseret dalam kontestasi politik, hal itu akan mencoreng marwah organisasi. Menurutnya, NU terlalu berharga untuk dijadikan alat pemenangan dalam kompetisi politik lima tahunan. 

"NU adalah pilar dan pemersatu bangsa hingga akhir zaman. Kadernya tersebar di seluruh Indonesia dan tidak pernah habis," katanya. 

Ia juga mengingatkan, dalam aturan organisasi, NU melarang nama lembaga digunakan untuk memenangkan calon atau partai dalam pemilihan. Meski demikian, warga Nahdliyin diperbolehkan memberikan dukungan secara pribadi. 

"Pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan. Jika ada pengurus yang membawa-bawa NU untuk politik praktis, akan kami peringatkan dan beri sanksi. Namun, jika secara pribadi mendukung, silakan. Aturannya jelas, yang penting jangan bawa nama NU," tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Cabup Lamongan, Yuhronur Efendi, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta doa restu kepada KH Said Aqil Siradj untuk menghadapi debat publik perdana malam itu. "Saya sudah diberi doa khusus," ujar Pak Yes. (*)