TIMES JATIM, SURABAYA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya bersama komunitas Nol Sampah menggelar diskusi publik bertajuk Solusi Palsu Pengelolaan Sampah di Surabaya, Kamis (22/1/2026). Diskusi ini menyoroti maraknya kebijakan manajemen limbah yang dinilai hanya bersifat pencitraan tanpa menyelesaikan akar permasalahan lingkungan.

Ketua AJI Surabaya, Yulianus Andre Yuris, dalam pernyataannya menekankan pentingnya verifikasi berbasis data terhadap setiap klaim teknologi ramah lingkungan. Ia mengingatkan jurnalis dan publik agar tidak terjebak dalam narasi greenwashing yang sering kali menutupi kegagalan sistemik.

"Jangan hanya terpukau terminologi 'hijau'. Apakah emisi yang dihasilkan benar-benar nol atau justru memindahkan racun ke udara. Tanpa transparansi fakta, kebijakan lingkungan hanyalah solusi palsu yang dibiayai publik," tegas Andre.

Menurut Andre, pengolahan sampah dengan anggaran besar harus mampu membuktikan efektivitasnya secara ilmiah. Ia menuntut adanya akuntabilitas informasi agar investasi teknologi tidak menjadi sia-sia dan justru memperparah krisis ekologi di masa depan.

Senada dengan hal tersebut, pendiri Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some memaparkan bahwa selama ini fokus kebijakan masih timpang karena terlalu menitikberatkan pada penanganan di sektor hilir. 

Menurutnya, pemerintah cenderung mengandalkan infrastruktur pembuangan akhir yang mahal namun abai dalam melakukan pembatasan produksi sampah plastik di tingkat hulu. 

Hal ini menyebabkan volume limbah terus melonjak tanpa ada upaya pengurangan yang signifikan dari sisi produsen.

Di sisi lain, Community Leader Kampung Iklim Pondok Manggala Balasklumprik, Okky Hari Mukti memberikan catatan mengenai kegagalan solusi yang bersifat top-down. Banyak program pengolahan sampah yang terlihat modern di tingkat administratif justru tidak berfungsi di tingkat akar rumput karena tidak sesuai dengan kapasitas sosial dan pola perilaku masyarakat setempat. 

Ia menilai pelibatan masyarakat secara organik jauh lebih krusial dibandingkan sekadar pengadaan mesin pengolah sampah yang sulit dioperasikan oleh komunitas.

Menutup rangkaian diskusi, Ketua Kampung Iklim Sambiarum, Wahyu Okto menekankan bahwa aspek transparansi data adalah kunci utama dalam pengawasan kebijakan publik. 

Ia mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pengelolaan sampah agar dampak ekologisnya dapat diukur secara pasti. Tanpa keterbukaan informasi, dikhawatirkan proyek-proyek tersebut hanya menjadi komoditas bisnis jangka pendek yang mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. (*)