TIMES JATIM, MOJOKERTO – Pemkab Mojokerto menggelar penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Pendopo Graha Maja Tama sebagai bentuk penguatan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, sekaligus momentum deklarasi anti korupsi.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Mojokerto, Siswadi menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.  

“Kegiatan ini menjadi landasan moral dan administratif bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pimpinan daerah,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barraa menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.  

“Kegiatan ini adalah kontrak moral sekaligus kontrak kerja nyata antara pemerintah dengan masyarakat yang kita layani, dan harus diwujudkan dalam kinerja sesungguhnya,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa perjanjian kinerja perangkat daerah Tahun 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemkab Mojokerto. Hal ini agar sejalan dengan visi, misi, dan outcome perencanaan periode 2025-2029. Gus Barra juga menekankan pentingnya indikator kinerja strategis yang terukur, dengan target optimistis atau minimal lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.  

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan hasil sementara evaluasi capaian kinerja makro Pemkab Mojokerto Tahun 2025, di antaranya:  

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 77,46 (naik dari 76,69 pada 2024).  

- Angka Harapan Hidup (AHH): 75,28 tahun (naik dari 74,95 tahun).  

- Harapan Lama Sekolah (HLS): 13,16 tahun (naik dari 12,99 tahun).  

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 9,14 tahun (naik dari 9,13 tahun).  

- Pengeluaran riil per kapita: Rp 14.525.000 (naik dari Rp 13.900.000).  

- Pertumbuhan ekonomi: 6,05 persen pada triwulan III 2025 (lebih baik dari periode sama 2024).  

- Persentase penduduk miskin: 8,79 persen (turun dari 9,37 persen).  

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 3,49 persen (turun dari 3,87 persen).  

- Gini rasio: 0,315 (membaik dari 0,34).  

“Capaian ini hendaknya menjadi perhatian bersama untuk terus dimonitor dan dievaluasi agar hasilnya semakin meningkat di masa mendatang,” ujarnya.

Selain perjanjian kinerja, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Bupati juga mengatakan bahwa pakta integritas adalah janji kepada diri sendiri untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesanggupan menolak segala bentuk gratifikasi.  

Bupati juga menyinggung hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 terkait tata kelola hibah, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pengadaan barang dan jasa. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai kewenangan masing-masing.  

Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya untuk berkomitmen melaksanakan tugas secara sistematis, terukur, berkesinambungan, dan kolaboratif.  

“Permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua harus dilakukan secara kolaboratif. Kepala perangkat daerah harus menjadi motivator dan inovator yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara optimal,” pungkasnya.  

Dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini, Pemkab Mojokerto meneguhkan langkah menuju pemerintahan yang berdaya saing, responsif, dan dipercaya masyarakat. (*)