TIMES JATIM, MALANG – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)  berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya (UB) untuk mengoptimalkan pembangunan desa di berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk merealisasikan hal ini, UB melalui Tim Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya mengadakan pertemuan terbatas dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Kemendesa PDTT. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan optimal dalam pembangunan desa.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PDP Sugito, S.Sos., M.H. menyatakan bahwa desa memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. "Namun, desa masih menghadapi berbagai isu seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 54,68% penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan," ucapnya dalam keterangannya tertulis, Selasa (25/6/2024).

Sugito menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan desa. Aspek internal melibatkan lima direktorat teknis dan satu sesditjen yang bekerja sama menyelesaikan program unggulan desa.

"Aspek eksternal mencakup kerjasama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan NGO," kata dia.

Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB, yang diwakili oleh Dr. Ir. Atiek Iriany, MS., Dr. Sugiarto, dan Aris Subagiyo, menyampaikan komitmen mereka dalam pendampingan dan pemberdayaan desa melalui tri dharma perguruan tinggi. Mereka menegaskan bahwa program unggulan seperti “Desa Berdaya” di Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal.

"Universitas Brawijaya telah berperan aktif dalam program 'Desa Berdaya' di Jawa Timur, yang berhasil menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di provinsi ini," ucap Dr. Ir. Atiek Iriany, MS.

Pada tahun 2024, Pusat Studi Pembangunan Desa UB  dipercaya untuk menyusun "pedoman pemanfaatan ruang desa." Pedoman ini bertujuan membantu desa mengenali potensinya dan mengembangkan program tematik sesuai karakteristik lokal. Pendekatan bottom-up ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dr. Sugiarto menambahkan pedoman tersebut harus operasional dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat. "Pedoman ini akan disesuaikan dengan tipologi desa yang beragam di Indonesia, termasuk desa pedalaman, pesisir, pinggiran kota, kepulauan, dan perbatasan negara," kata dia.

Sebagai bagian dari komitmen mereka, UB siap menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami ingin membantu memajukan desa-desa di luar Jawa, menambah ragam desa dalam pedoman pemanfaatan ruang desa dengan memanfaatkan jejaring kerjasama kami di kedua provinsi tersebut," tutup Dr. Ir. Atiek Iriany, MS. (*)