TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Ah, Indonesia! Tanah air di mana kejutan politik datang seperti promo diskon dadakan tanpa peringatan, tanpa aba-aba. Kali ini, polemik datang dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi? Kita mungkin harus bertanya, apakah ini bagian dari pengentasan daerah tertinggal yang baru?

Mungkin dia terinspirasi dari efisiensi pengelolaan sumber daya; "Sekali mendayung, dua-tiga surat terlampaui." Surat resmi, katanya? Kenapa tidak! Bukankah surat kementerian dengan kop resmi itu memang keren? Siapa tahu undangan pribadi dengan surat kementerian bisa langsung meluluhkan hati tamu undangan. Kesan? Profesional, dong!

Mari kita bayangkan skenario ini: di acara haul kedua ibunya, sekaligus tasyakuran dan perayaan Hari Santri, tiba-tiba tamu-tamu menerima surat yang begitu formal, dengan kop kementerian yang gagah. “Tunggu ini undangan buat makan nasi tumpeng atau rapat penanggulangan desa tertinggal?” Tamunya bingung, tapi tak apa, asal makanannya gratis dan ada foto bareng pejabat.

Tapi tunggu dulu, mari kita serius sejenak. Menggunakan fasilitas negara, termasuk surat resmi, untuk kepentingan pribadi bukan hanya kocak, tapi juga berbahaya. Dalam demokrasi, pejabat publik diharapkan menjaga batas yang jelas antara tugas negara dan urusan pribadi. 

Kalau pejabat mulai menyamakan keduanya, bisa-bisa urusan desa tertinggal malah tertinggal beneran karena fokus surat-menyurat habis untuk undangan arisan atau acara keluarga.

Namun, mari kita berikan sedikit ruang pengertian. Mungkin ia sedang tertekan oleh rutinitas yang padat. Memimpin kementerian yang tugasnya tidak main-main, sesekali salah langkah bisa dimaklumi. 

Tetapi, ini menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat: surat dengan kop kementerian harus diperlakukan seperti kertas sakral, bukan sekadar alat untuk kepentingan pribadi.

Bapak Menteri, kalau mau kirim undangan pribadi lagi, coba pakai e-card atau pesan instan. Selain ramah lingkungan, pesan instan lebih cocok untuk urusan informal. Jadi, kita semua bisa kembali fokus ke tugas yang sesungguhnya, yaitu membangun desa, bukan membuat desa tertawa dengan skandal.

Jadi begini, Pak Menteri, bercandanya cukup di acara pribadi saja, ya. Urusan kementerian? Simpan suratnya untuk urusan negara. 

Tapi tenang, kami semua tetap mendukung dengan senyuman, karena toh, kita tahu pejabat juga manusia, bisa keliru. Cuma ya, jangan keliru lagi, biar tidak jadi bahan meme di internet.

***

*) Oleh : Jhon Qudsi, Pegiat Media Sosial.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.