TIMES JATIM, JAKARTA – Setelah beberapa waktu lalu ramai perbincangan salah satu kompetisi yang diselenggarakan oleh satu perusahaan di bidang pendidikan, banyak masyarakat yang bermunculan dan sadar bahwa pendidikan sangat berdampak pada kehidupan, entah itu pendidikan di dalam keluarga hingga pendidikan di lembaga-lembaga resmi.

Jika kita melihat berbagai respons warganet mengenai lomba yang diikuti oleh mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, ternyata masih ada harapan bahwa generasi muda di Indonesia masih banyak yang berkualitas dan tentunya dapat membanggakan dari aspek pendidikan. 

Terlepas dari bagaimana latar belakang orang tua peserta, dan ternyata tidak hanya dari kalangan orang berada, sistem pendidikan di Indonesia juga cukup berpengaruh dalam membentuk karakter mahasiswa. Saya berpendapat demikian karena mereka rata-rata angkatan 2020-2022 yang sudah merasakan perubahan sistem menjadi merdeka belajar.

Namun dari sisi kebanggaan yang terjadi pada mahasiswa yang ikut kompetisi, masih banyak netizen yang beranggapan merdeka belajar adalah produk gagal, padahal membuat sistem pendidikan perlu waktu yang cukup lama sehingga sangat wajar jika masih terdapat kekurangan sana dan sini, dan tentu nya untuk melihat suatu sistem berjalan dengan baik atau tidak, kita harus lihat berbagai macam indikator.

Perkembangan Pembangunan Pendidikan 

Pembangunan pendidikan di Indonesia sudah mulai terlihat ada perubahan yang berdampak walaupun pelaksanaannya belum genap lima tahun sehingga data-data yang ada belum mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sudah cukup terlihat kenaikannya.

Kita mulai lihat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, melihat data di tahun 2020 poin IPM sebesar 71,94, 2021 sebanyak 72,29, 2022  72,91, dan 2023 sebesar 73,55. Peningkatan angka IPM 2022 terjadi pada semua dimensi baik hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Selain itu, angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan, di tahun 2020 menunjukkan 12,98 poin dan di 2023 berhasil mendapatkan nilai 13,15 sedangkan untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2020 sebesar 8,48 lalu mengalami peningkatan sampai di angka 8,77 di tahun 2023.

Selanjutnya program kartu Indonesia pintar atau KIP mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020 penerimaan bantuan KIP sebanyak 552.706 penerima manfaat, 2021 sebanyak 674.187, 2022 sejumlah 780.014, 2023 mengalami kenaikan kembali ke angka 913.636 dan terakhir penerima manfaat KIP di tahun 2024 sebesar 985.577.

Lalu kita lihat peningkatan skor kemampuan numerasi dan literasi di tingkat Sekolah Dasar atau SD/sederajat, jika kita lihat implementasi kurikulum merdeka belajar di 2021 skor kemampuan literasi untuk daerah tertinggal sebesar 6,8 poin, sedangkan untuk daerah bukan tertinggal sebesar 8,8 poin, di tahun 2023 skor kemampuan literasi menjadi 11 poin untuk daerah tertinggal dan 11,2 untuk bukan daerah tertinggal.

Sedangkan untuk skor kemampuan numerasi pada implementasi kurikulum merdeka di tahun 2021 sebesar 8,2 dan 10,4 untuk daerah tertinggal dan bukan daerah tertinggal, lalu skor tersebut meningkat di tahun 2023 menjadi 12,5 untuk daerah tertinggal dan 13,1 untuk bukan daerah tertinggal.

Tentu hal ini juga berpengaruh kepada peringkat Indonesia dalam penilaian PISA tahun 2022 di mana literasi sains naik 6 posisi sedangkan literasi matematika dan membaca masing-masing naik 5 poin dan ini merupakan perkembangan yang baik.

Pendidikan Berdampak Perlu Dilanjutkan 

Melihat data yang ada, pembangunan pendidikan mengalami kenaikan yang konsisten walaupun belum naik secara signifikan, namun dari output dari merdeka belajar untuk menaikkan peringkat di PISA, ternyata cukup berdampak dan tidak seburuk yang dibayangkan seperti yang tersebar di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini, saya berharap bahwa menteri pendidikan berikutnya tidak perlu untuk mengubah sistem merdeka belajar karena jika selalu berubah setiap pergantian menteri nantinya apa yang sudah dicapai hari ini belum tentu akan tercapai.

Namun ada beberapa catatan yang harus dilakukan, pertama adalah memastikan proses pembangunan pendidikan bukan hanya sekedar kesuksesan data, namun juga sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan agar perubahan kehidupan berdasarkan pendidikan bisa terjadi di masyarakat.

Berikutnya sebelum melakukan perbaikan, alangkah baiknya proses monitoring, evaluasi dan pembelajaran bisa dilakukan terlebih dahulu sehingga bisa melihat program mana yang harus dilanjutkan, diperbaiki atau bahkan dihapus. Karena kita jarang sekali melakukan evaluasi kebijakan secara makro khususnya di bidang pendidikan.

Terakhir, kabarnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan dipecah menjadi tiga, harapannya tentu masing-masing kementerian harus saling berkoordinasi mengenai evaluasi merdeka belajar tanpa harus mengubahnya. Agar dampaknya bisa meluas.

***

*) Oleh : Fathin Robbani Sukmana, Pengamat Kebijakan Publik dan Pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.