TIMES JATIM, MALANG – Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang masih tergolong cukup tinggi. Meski demikian, Pemkot Malang menargetkan adanya penurunan jumlah pengangguran pada tahun 2026 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran usia produktif di Kota Malang mencapai sekitar 25 hingga 26 ribu orang hingga Desember 2025.

Usia produktif yang dimaksud berada pada rentang 17 hingga 50 tahun. Menurut Arif, kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

“Kami hitung usia produktif, jumlahnya sekitar 25 ribu sampai 26 ribu orang dengan rentang usia 17 hingga 50-an tahun. Itu menjadi tugas kami untuk menurunkan angka TPT,” ujar Arif, Senin (2/2/2026).

Meski demikian, Arif menegaskan bahwa tren pengangguran di Kota Malang sebenarnya sudah menunjukkan penurunan. Sebelumnya, jumlah pengangguran tercatat sekitar 30 ribu orang dari total 400 ribu angkatan kerja.

Berdasarkan data terbaru, persentase TPT di Kota Malang turun dari 6,1 persen menjadi 5,69 persen per 31 Desember 2025.

“Total angkatan kerja di Kota Malang sekitar 400 ribu lebih. Artinya, masih ada sekitar 5 persen yang menjadi PR kami untuk terus ditekan,” jelasnya.

Arif menyebut, pelaksanaan job fair menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi menurunkan angka pengangguran terbuka. Karena itu, Disnaker-PMPTSP berencana kembali menggelar job fair pada tahun ini.

“Salah satu yang mempengaruhi turunnya TPT kemarin adalah job fair. Makanya kami minta kegiatan ini jangan sampai dihilangkan, karena penyerapan tenaga kerjanya luar biasa,” tegasnya.

Selain itu, Arif juga menyoroti fenomena masyarakat yang telah bekerja namun berada di sektor nonformal, seperti konten kreator, YouTuber, maupun selebgram. Meski memiliki penghasilan, kelompok ini kerap tidak tercatat sebagai pekerja dalam data resmi.

Ke depan, Disnaker-PMPTSP Kota Malang berencana menggunakan sistem pendataan berbasis by name by address agar kondisi di lapangan dapat tergambar secara riil. Pendataan ini akan melibatkan RT, RW, hingga Dasa Wisma.

“Ke depan kami usulkan pendataan by name by address, supaya datanya benar-benar riil. Rencananya kami menggandeng RT/RW dan Dasa Wisma untuk melakukan pendataan langsung,” pungkasnya. (*)