TIMES JATIM, MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto (Bawaslu Kota Mojokerto) buka suara terkait aksi vandalisme pada Baliho Khofifah-Emil di Jalan Raya Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Bawaslu akan melibatkan Panwascam dan PKD untuk mencari sejumlah bukti. 

Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Eri Setiawan mengatakan, pihaknya akan serius melakukan penelusuran. Termasuk mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi mata di sekitar lokasi Alat Peraga Kampanye (APK). 

“Kami menerima informasi awal ini dari warga, dan tindaklanjutnya, kita akan melakukan penelusuran. Kami akan mencoba menggali informasi dari saksi mata di lingkungan sekitar,” kata Eri Setiawan kepada TIMES Indonesia, Sabtu (28/9/2024).

Selain itu, Bawaslu Kota Mojokerto juga telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Mojokerto Kota. “Kita juga telah menginformasikan kepada Satreskrim Polres Mojokerto Kota,” ujarnya.

Eri menambahkan, bahwa aksi vandalisme terhadap APK para Paslon adalah bentuk pelanggaran terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU nomor 13 tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024.

“Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dengan APK yang bertebaran, agar tidak serta Merta berbuat seenaknya sendiri apalagi sampai merusak,” ungkapnya.

Eri menegaskan, bahwa ancaman bagi para perusak atau menghilangkan APK akan dikenakan pidana paling berat 2 tahun penjara. (*)