TIMES JATIM, BONDOWOSO – Jalan rusak di Kabupaten Bondowoso menjadi keluhan sejumlah masyarakat. Sementara APBD kabupaten sangat tidak mungkin untuk memenuhi kegiatan rekonstruksi atau rehabilitasi jalan rusak secara keseluruhan. 

Oleh karenanya, pemerintah kabupaten Bondowoso masih sangat bergantung terhadap anggaran dana pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana pusat lainnya. 

Sementara berdasarkan data base Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso dengan total panjang jalan se-Kabupaten Bondowoso tercatat total kerusakan sekitar 36 persen atau sekitar 510 km. 

Plt kepala dinas BSBK, Ansori menjelaskan, sepanjang 1395, 276 adalah panjang jalan yang menjadi kewenangan BSBK, dengan jumlah total 383 ruas di luar jalan desa.

Saat ini pihaknya tengah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa ruas jalan. Sementara untuk panjang jalan yang dilaksanakan perbaikan tahun 2024 diupayakan mendekati target.  

Sebab kata dia, perbaikan insfrastruktur jalan tidak hanya menangani badan jalan saja, ada beberapa pendukung jalan seperti penahan bahu jalan dan duiker yang kondisinya kritis juga harus ditangani.

“Karena tidak semua di APBD awal mengerjakan jalan, kita melaksanakan pekerjaan drainase dan jembatan juga,” kata dia. 

Tahun ini ada intervensi dari anggaran pusat yaitu dana DAK berupa rekontruksi jalan sepanjang 4200 meter atau 4,2 km di ruas jalan Wonosari-Patemon yang saat ini sedang dikerjakan. 

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah berupaya agar mendapatkan kucuran dana pusat. Bahkan di tahun 2023 kemarin disupport oleh dana inpres.

“Kami berharap Kabupaten Bondowoso eligible untuk mendapatkan dana inpres di tahun 2024 ini termasuk tahun depan. Karena kami butuh intervensi dari pusat itu,” terang dia. 

Rekonstruksi jalan dan semacamnya lanjut Ansori, adalah kebutuhan Masyarakat sebagai penunjang di beberapa sektor kebutuhan dasar masyarakat, apalagi masih banyak yang belum pernah tersentuh oleh kegiatan jalan. 

“Insrastruktur jalan sangat penting bagi Masyarakat, karena sebagai penunjang kebutuhan dasar Masyarakat, ada beberapa daerah yang belum tersentuh kegiatan perbaikan dan belum beraspal terutama di beberapa daerah perbatasan antar Kabupaten dan pada daerah yang menuju wilayah hutan, ada Sebagian tertangani namun tidak tuntas,” jelas dia. 

Di APBD awal 2025, dia bisa berharap pengerjaan jalan satu ruas bisa langsung selesai. Pembangunanya tidak lagi parsial hanya 100 meter, 120 meter atau 200 meter saja di masing-masing ruas. 

Dia mengharapkan 7 KM selesai, 10 KM selesai, sehingga kinerja Dinas akan terlihat. Meskipun mungkin titiknya tidak terlalu banyak. “Ya yang penting satu ruas selesai. Harapan kami begitu,” harap dia. 

Dia juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu Bondowoso turun hujan. Kondisi ini juga menganggu, karena ketika turun hujan pekerjaan berhenti sementara hingga reda. 

“Cuaca di Kabupaten Bondowoso juga mulai memasuki musim hujan, ini berpengaruh pada pekerjaan kita. Akan tetapi pekerjaan tetap dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar penyelesaiannya tidak melampaui tahun anggaran 2024 ini,” tegas dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menjelaskan, rekonstruksi jalan yang dianggarkan dari APBD per tahun tidak sesuai dengan panjang kondisi jalan yang rusak. 

“Kalau hanya mengandalkan anggaran Kabupaten Bondowoso maka butuh 12 tahun untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut,” kata dia. 

Apalagi diperparah dengan APBD Kabupaten Bondowoso yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, pada tahun 2018/2019 APBD Kabupaten Bondowoso Rp 2,4 triliun. Idealnya setiap tahun meningkat kecuali waktu pandemi Covid-19. Sekalipun tidak naik, semestinya tahun 2022 hingga 2024 minimal APBD kabupaten tetap di angka Rp 2,4 triliun. 

Namun faktanya kata dia, APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2024 turun menjadi Rp 2,1 triliun sekian. Artinya turun sekitar Rp 200 miliar sekian. 

“Kalau 200 miliar dibuat jalan tuntas, ratusan kilometer bisa selesai di Bondowoso,” terang dia.(*)