TIMES JATIM, MALANG – DPRD Kota Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Persetujuan itu terealisasi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/6/2024).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pembahasan Ranperda ini. Sebab, Perda ini akan menjadi dasar dalam pembahasan APBD TA 2025 mendatang.

Dalam pembahasannya, DPRD Kota Malang juga telah memberikan banyak kritik dan saran terhadap capaian kinerja Pemkot Malang dalam pelaksanaan APBD 2023. "Tapi yang jelas, kami bersyukur bahwa APBD tahun 2023 ini adalah tahun terbaik dalam 10 tahun terakhir terkait dengan SILPA," ujar Made, Senin (24/6/2024).

Meski dinilai belum ideal, SILPA APBD Kota Malang di tahun 2023 ini terbilang lebih rendah dalam 10 tahun terakhir. Dimana SILPA anggaran 2023 sebesar Rp199 miliar, akan tetapi idealnya di angka Rp150 miliar.

"Kalau angka Rp100 miliar sampai Rp150 miliar, itu artinya ada efisiensi penyelenggaraan program. Kalau tak ada SILPA atau SILPA besar, itu juga tidak bagus. Kita harap seimbang," ungkapnya.

Menurutnya, Kota Malang pernah memecahkan rekor catatan buruk soal SILPA yang mencapai angka Rp560 miliar. Namun, saat ini capaian cukup bagus dan bisa lebih diperbaiki lagi.

Di sisi lain, adapun sejumlah hal yang disoroti DPRD Kota Malang, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), layanan kesehatan hingga pendidikan di Kota Malang.

Sementara, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur bahwa seluruh fraksi DPRD Kota Malang telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. "Kami bersyukur, meski ada catatan catatan yang besar dan akan kita tindaklanjuti," katanya.

Wahyu memastikan, pada pengelolaan APBD TA 2024 mendatang, seluruh aspek yang dilaksanakan Pemkot Malang akan lebih baik lagi.

"Insyallah kami akan menjamin pelaksanaan APBD 2024 lebih baik lagi. Karena, melalui kemitraan antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang beserta catatannya, tentu Kota Malang akan lebih baik," tuturnya.

Soal catatan SDM yang minim, kata Wahyu, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai regulasi. Sehingga, Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa melakukan rekrutmen tenaga honorer.

Kemudian, soal catatan DPRD Kota Malang terkait sejumlah aset Pemkot Malang yang belum tersertifikasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPN untuk menjalankan program e-sertifikat. "Mudah mudahan dengan e-sertifikat itu bisa lebih cepat menyelesaikan sertifikat milik Pemkot Malang," ucapnya. (*)