TIMES JATIM, BONDOWOSO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia digelar serentak. Yakni pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 

Sudah menjadi rahasia umum, dalam pesta demokrasi lima tahunan ini selalu ada cukong yang menjadi pemodal salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah. Baik di Pilkada tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Kemudian pengusaha yang menjadi pemodal dalam Pemilukada biasanya dikenal dengan sebutan bohir. 

Dalam KBBI cukong adalah orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain. Sederhananya adalah pemilik modal. 

Sementara bohir berasal dari bahasa Belanda Bouwheer yang memiliki arti pemberi tugas, atau pemilik proyek atau owner. Kemudian dalam perkembangannya bohir ditujukan pada pemodal politik.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Dr. Wildan Hefni mengatakan, seseorang yang maju Pilkada membutuhkan biaya besar. Hal itu disebabkan oleh  money politic yang menjadi kebiasaan di dalam perpolitikan di Indonesia. 

Money politic ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka banyak kandidat yang membutuhkan modal. Dalam situasi seperti ini kemudian bohir masuk untuk memberikan ongkos. 

Tentu kata dia, bohir ini tidak memberikan modal secara percuma. Maka jika ada bohir mengatakan hanya ingin membantu masyarakat. Hal itu sesuatu yang mustahil. Kecuali hanya kelompok kecil untuk soliditas seperti simpatisan masih mungkin murni karena mendukung. 

“Kalau bohir untuk penyuplai money politic, maka timbal balik yang mereka dapatkan akan menjadi perbincangan kedua,” jelas dia. 

Alumnus the Australian National University (ANU) tersebut memaparkan, banyak potensi masalah yang akan dirasakan oleh masyarakat jika kandidat yang dibiayai bohir terpilih sebagai kepala daerah. 

Salah satunya kata dia, yakni dominasi satu kelompok. Dimana kelompok cukong tadi bisa saja menyetir atau men-drive kepala daerah untuk melakukan berbagai kegiatan transaksional yang menguntungkan kelompoknya. “Itu sudah pasti,” kata Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember ini.

Menurutnya, bahaya lainnya adalah soal gangguan transparansi publik. Misalnya untuk memberikan perizinan, penunjukan lelang dan sebagainya. 

“Seseorang tidak menjadi bohirnya, maka tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan beberapa kesempatan emas di situ,” kata dia. 

Kemudian bahaya selanjutnya kata dia, pemerintahan ‘bentukan’ cukong tersebut akan jadi wujuduhu ka adamihi. Ada pemerintah tetapi seperti tidak ada pemerintahan.

Karena yang akan dominan adalah pemilik modal yang ada di belakangnya. Apalagi dalam menjalankan visi dan misinya harus diperbincangkan dengan tim termasuk pemilik modal. 

“Pemilik modal merasa memiliki kewenangan atas segala kebijakan dan sebagainya,” terang dia pada TIMES Indonesia. 

Dia juga memaparkan, dalam Kontestasi Pilkada, sosok figur yang ditaruh sebagai  calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota akan diuji sebelum memenangkan kontestasi. 

Maka untuk menghindari cengkraman bohir, kandidat harus membagun soliditas tim. Karena dengan soliditas maka akan ada check and balances antara tim. 

“Jika yang satu mendominasi maka yang lain akan menggerutu. Kemudian peracikan itu harus benar-benar dipegang oleh para kontestan yang kebetulan menang,” imbuh dia. 

Calon kepala daerah juga harus memahami betul motif dan keinginan pemodal itu seperti apa. Karena tidak akan ada yang murni untuk kepentingan masyarakat. 

“Maka dia harus betul-betul mendalami. Kalau kemudian menjebak kontestan maka ditolak saja bohir-bohir itu,” terang dia. 

Calon kepala daerah harus berhasil meyakinkan masyarakat dengan janji politik, maka dia akan  bisa mengambil hati masyarakat walaupun bohir-bohir itu tidak masuk. 

“Ketika dia memenangkan kontestasi (tanpa cengkraman bohir, red) maka dia punya kemerdekaan absolut untuk memimpin satu kota atau kabupaten,” terang dia, Jumat (18/10/2024). (*)