TIMES JATIM, JEMBER – Anggota DPRD Jember dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam Wakil Bupati (Wabup) Jember Djoko Susanto saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2025 di Gedung DPRD Jember, Kamis (7/8/2025).

Juru Bicara Fraksi PKB di DPRD Jember Nurhuda Candra Hidayat mengatakan, kekecewaan pihaknya kepada Djoko berkaitan dengan ketidakhadiran Djoko dalam sidang paripurna.

Ketidakhadiran Djoko tercatat sebanyak 11 kali dari 13 kali rapat paripurna.

Menurutnya, sikap Djoko merupakan bentuk penghinaan kepada DPRD Jember.

"(Ketidakhadiran Djoko, Red) terkesan menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember. Kehadiran wakil bupati bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel," kata Nurhuda.

Nurhuda juga mengatakan, kehadiran Djoko hanya dua kali dalam sidang paripurna menunjukkan sikap ketidakpedulian kepada amanah konstitusi.

"Ketidakhadirannya secara terus-menerus ini merupakan pengabaian terhadap amanat publik dan mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah," tuturnya.

Dia menerangkan, DPRD Jember bukan hanya pajangan, melainkan mitra kerja pemerintah daerah yang wajib dihormati.

"Jika wakil bupati konsisten absen, maka muncul pertanyaan, sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas? Apakah ini bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat?" tukasnya.

Karena itu, Nurhuda mengatakan bahwa pihaknya menuntut penjelasan resmi atas ketidakhadiran ini dan komitmen nyata untuk hadir secara konsisten ke depan.

"Pemerintahan daerah harus berjalan dengan integritas dan tanggung jawab, dan rasa hormat pada setiap proses demokrasi. Selain itu, kepada wakil bupati, kami mengimbau untuk mengakhiri dinamika yang kurang produktif," pungkasnya. (*)