TIMES JATIM, MALANG – Wacana pemerintah untuk meliburkan siswa selama sebulan penuh di bulan Ramadan menuai tanggapan beragam. Salah satu suara kritis datang dari pakar manajemen dan kepemimpinan pendidikan kejuruan Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed. Ia menilai kebijakan semacam ini sebaiknya tidak diputuskan secara seragam oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Syamsul Hadi menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme libur selama Ramadan lebih baik dikembalikan kepada kebijakan sekolah.

“Seharusnya kementerian tidak terlalu fokus pada hal kecil semacam ini. Masih ada banyak hal lain yang lebih penting untuk segera diperbaiki. Untuk urusan libur Ramadan, biarkan sekolah yang menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah hanya perlu memberikan panduan umum agar kebijakan yang dibuat sekolah tetap memberikan manfaat edukatif bagi siswa.

Meski di era digital saat ini sumber belajar sangat mudah diakses di mana saja, Prof. Syamsul mengingatkan bahwa pembelajaran di sekolah memiliki keunggulan karena adanya pengawasan langsung dari guru. Hal ini sulit dicapai jika siswa belajar secara mandiri di rumah selama libur panjang.

“Sekolah memberikan ruang pembelajaran yang terstruktur dan pengawasan langsung dari guru. Saya tidak yakin pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah bisa lebih efektif dibandingkan di sekolah,” ujarnya.

Menurut Syamsul, saat siswa tetap masuk sekolah selama Ramadan, biasanya terdapat kegiatan khusus yang selaras dengan nilai-nilai bulan suci tersebut. Tradisi seperti pondok Ramadan atau kegiatan keagamaan lainnya dianggap sebagai hal positif yang memberikan pengalaman berharga bagi siswa.

“Kegiatan-kegiatan ini adalah tradisi budaya yang bagus dan mendidik. Sangat disayangkan jika dihilangkan hanya karena siswa diliburkan selama Ramadan,” katanya.

Sebagai solusi, Syamsul menyarankan agar pemerintah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menentukan kebijakan terkait libur Ramadan. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan jadwal sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan setempat.

“Yang paling penting adalah hak belajar siswa tetap terpenuhi, baik melalui kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah harus diberikan keleluasaan untuk mengatur jadwalnya sendiri,” tegas Syamsul.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak hal lain yang lebih mendesak untuk diperbaiki di dunia pendidikan, sehingga pemerintah sebaiknya tidak terlalu fokus pada wacana seperti ini.

“Daripada memutuskan hal kecil seperti libur Ramadan, lebih baik pemerintah fokus pada hal-hal strategis yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” tutupnya. (*)