TIMES JATIM, MALANG – Program perlindungan dan jaminan sosial masih menjadi instrumen penting negara dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Di Kabupaten Malang, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 menunjukkan bahwa 16,43 persen rumah tangga menerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, menjelaskan bahwa angka penerima BPNT tersebut memberikan gambaran bahwa bantuan sosial tidak hanya menjangkau rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang tahun 2025 sekitar 8,98 persen, dan dari data ini memberikan gambaran bahwa yang menerima BPNT tidak saja rumah tangga yang masuk dalam kelompok miskin, akan tetapi termasuk juga rumah tangga yang mendekati miskin,” jelasnya.

Perlindungan sosial sendiri merupakan bagian dari kebijakan negara yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan ini mencakup perlindungan sejak fase awal kehidupan hingga usia lanjut, termasuk menghadapi risiko sosial seperti kemiskinan, kecacatan, pengangguran, serta kerentanan keluarga dan anak.

Di Kabupaten Malang, program perlindungan sosial yang berjalan mencakup berbagai skema bantuan pemerintah, seperti BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan, serta bantuan pendidikan. Program-program tersebut diarahkan terutama kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kurang beruntung secara sosial dan ekonomi.

Data Susenas 2025 menunjukkan bahwa keberadaan BPNT berperan sebagai bantalan sosial, terutama bagi rumah tangga yang berada di ambang kemiskinan. Dengan cakupan penerima yang lebih luas dibandingkan persentase penduduk miskin, bantuan ini diharapkan mampu mencegah kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. (*)