TIMES JATIM, MALANG – Genangan air setinggi pinggang orang dewasa kembali menelan permukiman warga di Kota Malang. Hujan deras hanya satu jam, tapi dampaknya berhari-hari: rumah terendam, kendaraan rusak, dan warga terpaksa mengungsi. Di balik banjir yang kian rutin terjadi, tersimpan persoalan lama yang tak kunjung selesai—menyusutnya ruang hijau, drainase bermasalah, dan kebijakan penanganan yang dinilai tambal sulam.

Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, TIMES Indonesia menelusuri jejak banjir di berbagai sudut Kota Malang. Dari kawasan padat penduduk di Lowokwaru, bantaran Sungai Brantas di Jodipan, hingga wilayah Blimbing yang kini menjadi langganan genangan. Data resmi mencatat, kerugian akibat banjir di Kota Malang pada 2025 melonjak tajam hingga Rp 455 miliar, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan khusus ini mengungkap bagaimana ribuan hektare ruang terbuka hijau perlahan hilang, setara luas sekitar 7 ribu lapangan sepak bola sejak tahun 2000. Drainase baru dibangun dengan anggaran ratusan miliar, tetapi banjir tetap datang. Sungai dangkal oleh sedimen, boezem berubah fungsi, dan air hujan kehilangan ruang untuk meresap.

Lebih dari sekadar bencana alam, banjir Malang adalah potret krisis tata kota. Warga dihadapkan pada pilihan bertahan di tengah risiko atau menunggu solusi yang tak kunjung pasti. Sementara itu, pemerintah mengandalkan proyek drainase, meski para ahli dan pegiat lingkungan mengingatkan bahwa tanpa perlindungan ruang hijau, air akan selalu mencari jalan sendiri.

TIMES Indonesia menghadirkan liputan mendalam tentang banjir Malang: suara warga terdampak, data kerugian, konflik ruang, hingga perdebatan kebijakan antara drainase dan ruang hijau. Sebuah laporan yang menelusuri satu pertanyaan besar: mengapa banjir terus berulang di kota yang terus dibangun?

Liputan khusus selengkapnya dapat dibaca di TIMES Indonesia.