TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Probolinggo, nomor urut 1 Zulmi-Rasit (ZR) dan nomor urut 2 Gus Haris-Ra Fahmi (SAE) telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada KPU kabupaten setempat.

Meski demikian, jumlah penerimaan dana kampanye kedua paslon masih terus mengalir selama masa tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Sesuai PKPU 14 Tahun 2024, peserta pemilihan bupati-wakil bupati, gubernur-wakil gubernur, dan walikota-wakil walikota, diwajibkan melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Berdasarkan informasi yang diperoleh TIMES Indonesia pada Kamis (3/10/2024), jumlah total dana kampanye paslon Zulmi-Rasit dalam LPSDK sebesar Rp 136.400.000.

Sementara jumlah total dana kampanye paslon Gus Hari-Ra Fahmi dalam LPSDK sebesar Rp 405.000.000. Dana kampanye tersebut telah disetorkan ke rekening tim kampanye masing-mnasing paslon.

“Hingga saat ini, belum ada dana sumbangan yang masuk. Dana yang ada di rekening itu merupakan dana kampanye paslon yang disetorkan sebagai LADK. Belum ada penambahan dari dana sumbangan. Dana itu sudah mulai dipergunakan untuk kegiatan kampanye paslon,” ungkap Azwar Putra, LO Penghubung Paslon ZR.

Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan, angka dana kampanye dalam rekening tersebut akan bertambah. Sebab tahapan kampanye tersebut masih cukup panjang.

“Kami terbuka untuk terima sumbangan dana kampanye tersebut sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon.

Sementara itu, LO Penghubung Paslon SAE, Mustofa menyampaikan, anggaran dana kampenye yang ada di rekening tersebut merupakan dana yang bersumber dari paslon. Hanya saja pelaporannya tidak dalam tahapan LADK, akan tetapi dalam tahapan LPSDK. Meski demikian, dana kampanye tersebut tetap dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye.

“Artinya dana ratusan juta yang ada di rekening itu masih murni dana paslon untuk kegiatan kampanye. Sementara dana sumbangan luar belum diterimanya. Tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan akan datang juga. Kami akan melaporkan secara tertib nantinya,” jelasnya.

Dana kampanye yang diterima oleh kedua tim digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas kampanye, seperti pemasangan alat peraga, kegiatan tatap muka dengan masyarakat, serta berbagai program sosialisasi visi dan misi calon.

Setiap penggunaan dana kampanye tersebut juga dilaporkan secara berkala ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Sejatinya tidak menjadi persoalan dana awal paslon besar maupun kecil. Karena itu hanya sebagai persyaratan perbankan saja. Tidak ada ketentuan minimalnya. Itu hanya dana awal saja di LADK. Terpenting LPSDK dan LPPDK nanti harus tertib sesuai aturan yang telah ditetapkan,” ungkap Muhammad Arifin, Anggota KPU Kabupaten Probolinggo.

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik tim kampanye SAE maupun ZR diharapkan mampu memanfaatkan dana yang ada dengan bijak dan efektif untuk kegiatan kampanye sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Usai tahap LPSDK nanti akan dilanjut dengan LPPDK. Anggaran dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing paslon akan diaudit oleh konsultan. Jumlah batasan dana itu telah diatur sesuai kategori masing-masing,” jelas Aliwafa, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo. (*)