TIMES JATIM, BANTUL – Warga Padukuhan Plumbutan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Bantul menggeruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bantul pada Kamis (3/10/2024). 

Kedatangan mereka ingin mengadukan adanya aktivitas ternak babi di padukuhan setempat yang  mengakibatkan pencemaran lingkungan. 

Kuasa Hukum warga terdampak, Wahyu Baskoro, meminta pihak Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul segera bertindak. Ia menilai Pemkab Bantul lamban merespons hal ini. 

Padahal persoalan ini sudah dikeluhkan warga bertahun tahun dan sudah diadukan ke pihak Kominfo, namun hingga kini belum mendapatkan respon.  

Lantaran hal itu, Wahyu Baskoro mengatakan, warga yang terdampak terpaksa mendatangi kantor DLH Kabupaten Bantul, agar mendapatkan perhatian penyelesaian masalah tersebut.

"Dari 2023 sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai permasalahan dari peternakan babi tersebut. Kami selaku kuasa hukum warga sekitar meminta untuk segera ditindak lanjuti agar ada kejelasan bagi warga. Apakah harus warga yang  terusir dari tempat tinggalnya hanya karena adanya peternakan babi ini?" kata Wahyu Baskoro.

Peternakan babi juga perlu ditindak lanjuti bagaimana pencemaran udara, air dan tanahnya. Karena sepengetahuan tim kuasa hukum bahwa limbah peternakan babi harusnya diolah secara baik dan benar dan tidak mengakibatkan bau menyengat seperti yang ada di Plumutan.

Dari informasi yang didapatkan, diketahui jika peternakan babi sebelumnya merupakan Rumah Potong Ayam (RPA) milik warga setempat namun dialihfungsikan untuk ternak babi di 2021. Awalnya hanya 4 ekor, namun kini jumlahnya sudah puluhan ekor. Jarak dengan pemukiman warga juga dekat kisaran 30-50 meter.

Warga beberapa bulan sebelumnya pernah mendatangi Pemkab Bantul mengadukan masalah ini namun hingga sekarang ternak masih aktif berkegiatan. Pernah ada mediasi antara pemilik ternak dan warga namun juga tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Anggota DPRD Bantul Herry Fahamsyah, mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi warga tersebut. Ia mendesak pihak Pemkab Bantul agar melakukan pengecekan dari segala aspek termasuk perizinannya. Dari informasi diketahui jika peternakan itu baru mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Itupun didapat melalui pengajuan online. Namun untuk ijin lain termasuk lingkungan hidup belum mengantongi.

"Saya meminta kepada dinas terkait dan khususnya Satpol PP agar menutup peternakan tersebut selama ijin tidak lengkap. Karena adanya peternakan babi di tengah pemukiman, sangat menganggu. Bahkan ada warga yang sampai menangis karena kondisi tersebut. Nurani saya tergerak,dan saya minta aspirasi warga agar ditindaklanjuti," pungkasnya. (*)