TIMES JATIM, SIDOARJO – Konflik antara sejumlah cabang olahraga (cabor) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sidoarjo kembali mencuat. Sebanyak 29 dari 47 cabor sepakat menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub).

Keinginan Musorkablub yang difasilitasi Forum Komunikasi Cabor itu disampaikan langsung kepada Komisi D DPRD Sidoarjo dalam hearing pada Selasa (28/10/2025).

Disharmonisasi antara sejumlah cabor dengan KONI Sidoarjo terjadi pasca terpilihnya Imam Mukri sebagai ketua baru. Isu tersebut kemudian mereda karena sepakat untuk fokus pada persiapan Porprov Jatim 2025.

Ketidak percayaan cabor kepada pengurus KONI Sidoarjo itu kembali panas setelah kontingen Kabupaten Sidoarjo gagal memenuhi target. Yaitu mempertahankan posisi runner-up, tapi hanya mampu finish di peringkat ketiga.

Koordinator Forum Komunikasi Cabor, Samsul Hadi mengatakan sebanyak 29 dari 47 cabor aktif dibawah KONI Sidoarjo sepakat menggelar Musorkablub. Dia mengklaim rencana ini telah mendapat dukungan dari Pimpinan KONI Jawa Timur. 

"Untuk pelaksanaan Musorkablub ini, kami sudah komunikasi dan dialog dua kali dengan pengurus dan pimpinan KONI Jatim," katanya.

Setelah mengaku mendapatkan lampu hijau dari KONI Jatim, langkah berikutnya berkonsultasi dengan Kepala Daerah. Dalam hal ini ialah Bupati dan Wabup Sidoarjo. 

"Semoga perjuangan kita ini terus berjalan dan berhasil sukses," tandas Samsul Hadi.

Puluhan cabor tersebut mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Imam Mukri yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan keuangan dana hibah sebesar Rp16,5 miliar untuk KONI Sidoarjo.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengaku jika banyak cabor yang menginginkan Musorkablub pihaknya akan mendukung. Karena semua demi masa depan atlet dan prestasi olahraga kota delta.

"Karena selama ini, Sidoarjo dikenal dengan prestasi olahraga dan pemasok para atlet berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional," ujar Dhamroni.

Sebelum melaksanakan Musorkablub, Dhamroni meminta Forum Komunikasi Cabor juga menjalin komunikasi dengan kepala daerah dan KONI Jatim. Sehingga pelaksanaan Musorkablub bisa dilaksanakan sesuai AD/ART dan ketua yang baru dapat diterima oleh semua pihak. 

"Kalau Forum Komunikasi Cabor ini seluruhnya sepakat untuk Musorkablub, laksanakan sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan," pinta politikus PKB itu. 

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto meminta agar dalam memilih Ketua KONI Sidoarjo ke depan, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan, keinginan anggota serta dari kalangan proporsional.

Hal tersebut perlu dijadikan catatan supaya tidak muncul kembali desakan maupun mosi tidak percaya terhadap ketua yang baru nanti. "Pastikan ketua baru itu profesional dan tahu soal masalah teknis dan non teknis dalam kompetisi olahraga," ucap Politisi PDIP itu. 

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menyatakan langkah hearing dengan legislatif sudah tepat untuk mendapatkan dukungan menuju Musorkablub yang bisa dilaksanakan secepatnya.

"Kalau sekarang sudah ada dukungan dari Komisi D DPRD Sidoarjo, maka segera lakukan komunikasi dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Sidoarjo. Segerakan minta arahan mereka seperti apa. Terutama, untuk bisa melakukan tahapan Musorkablub sesuai AD/ART," tutup Bangun Winarso.

Sementara, Ketua KONI Sidoarjo Imam Mukri saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat terkait desakan Musorkablub dari puluhan cabor belum memberikan klarifikasi. (*)