TIMES JATIM, LAMONGAN – Tak banyak yang tahu, di balik tenangnya kawasan Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Kota Lamongan, berdiri sebuah sekolah luar biasa dengan prestasi yang luar biasa juga. Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Lamongan ternyata memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)-sebuah pencapaian langka yang bahkan tidak semua sekolah kejuruan mampu miliki.

Fakta ini terungkap setelah Kepala SLB Negeri Lamongan, Vetra El Rahma, yang memaparkan berbagai capaian sekolah, termasuk keberadaan LSP P-1 di bidang tata boga.

“LSP P-1 di SLB hanya ada dua di Jawa Timur, yaitu di SLB Negeri Lamongan ini dan satu lagi di SLB Malang,” ujar Vetra El Rahma sambil menunjukkan fasilitas praktik tata boga yang menjadi kebanggaan sekolah.

Menurutnya, keberadaan LSP di SLB ini bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan wujud nyata kemandirian dan kesetaraan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak hanya diajari keterampilan, tetapi juga diuji kompetensinya oleh asesor bersertifikat. Hasilnya, siswa yang lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi resmi yang diakui oleh dunia kerja.

“Sertifikasi profesi di sini khusus untuk tata boga. Jadi, kami melatih anak-anak di laboratorium tata boga ini, dan saat ujian, tim dari BNSP datang langsung untuk mengawasi. Setelah lulus, mereka akan mendapat sertifikat resmi yang bisa digunakan saat melamar kerja,” kata Vetra.

Bagi sebagian besar orang, LSP mungkin lebih dikenal ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun, kehadiran lembaga ini di SLB menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi inklusif bukan hanya wacana. Di tangan anak-anak istimewa ini, spatula, loyang, dan adonan kue menjadi simbol kemandirian sekaligus keberdayaan.

“Ada 120 siswa yang belajar di sini, mulai dari SD hingga SMA,” ucapnya. 

Untuk diketahui, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) merupakan lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk menguji dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik atau lulusannya. Lembaga ini berlisensi dari BNSP dan berfungsi memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dengan memiliki LSP, SLB Negeri Lamongan berhak melaksanakan uji kompetensi kerja, menerbitkan sertifikat kompetensi nasional, sekaligus menyelenggarakan pelatihan yang terintegrasi dengan ujian sertifikasi. Keberadaan LSP ini sekaligus menjadi jembatan agar lulusan SLB dapat lebih mudah diterima di dunia kerja.

“Banyak alumni kami yang sudah bekerja di hotel dan restoran. Sertifikat kompetensi ini sangat membantu karena menjadi bukti kemampuan mereka di bidang tata boga,” tutur Vetra.

Melihat langsung potensi luar biasa tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Lamongan, Chusnu Yuli Setyo, merasa kagum. Ia mengaku baru mengetahui bahwa di Lamongan terdapat SLB yang memiliki LSP aktif dan berjalan dengan baik.

“Dinas Sosial Lamongan siap memberikan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial agar LSP ini bisa terus berkembang. Tidak hanya di bidang tata boga, tapi juga bisa diperluas ke pengemasan produk,” ujar Chusnu.

Di kesempatan ini, sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Sosial yang sedang mengikuti Diklat Dasar (Diklatsar) juga mengadakan kegiatan aktualisasi berupa pelatihan kewirausahaan bertema ‘Pengepakan Produk Makanan Kering.’ Kegiatan ini menjadi wadah praktik sekaligus inspirasi bagi siswa-siswi SLB untuk mengembangkan keterampilan wirausaha.

“Melihat antusiasme anak-anak, terutama yang tunarungu, dalam kegiatan pengepakan ini membuat saya optimistis bahwa LSP di SLB Lamongan bisa berkembang ke arah pengemasan produk. Potensi ini sangat besar,” tutur Chusnu.

SLB Negeri Lamongan sekarang tak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga rumah tumbuhnya mimpi dan kemandirian bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan semangat inklusif dan dukungan berbagai pihak, lembaga ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi.

Melalui keberadaan LSP, sekolah ini membuka jalan baru bagi para siswanya untuk diakui secara profesional. Mereka tak lagi hanya “bisa”, tapi juga “tersertifikasi”. Sebuah langkah maju bagi pendidikan inklusif di Lamongan, dan teladan nyata bahwa setiap anak berhak atas kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berdaya. (*)