TIMES JATIM, JOMBANG – Mendekati Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang mengimbau kepada masyarakat agar menghindari polarisasi pilihan berdasarkan nasab dan sara.

Hal tersebut disampaikan Wazir Ali, Ketua MUI saat silaturahim dan koordinasi dengan ulama’, umaro, dan lintas ormas keislaman di Islamic Center Jombang, Sabtu (28/9/2024) lalu.

Dalam forum itu, Kiai Wazir Ali menyampaikan bahwa perdebatan nasab Ba'alawi saat ini sudah mengarah kepada saling menjelekkan, dan caci maki yang mengarah kepada perpecagan. Padahal perbedaan itu tidak menghalangi untuk bersaudara (berukhuwwah). 

"Dalam konteks Pilkada ini sebaiknya dihindari polarisasi pilihan berdasarkan nasab, dan sara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jombang KH. Afifuddin Dimyati menyampaikan urgensi persaudaraan dan silaturahim sebagai sesama muslim, dan sebagai sesama warga bangsa dalam menghadapi Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 mendatang.

“Jangan sampai Pilkada memecah belah kita. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih, namun urgensi dari Pilkada ialah persaudaraan dan silaturahim,” tuturnya.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan Pj Bupati, Forkopimda, Kankemenag, Ketua DPRD Jombang, 4 Camat, 4 kepala KUA, DMI, Baznas, PCNU, Muhammadiyah, Muslimat, Fatayat, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, LDII, Shiddiqiyah, 11 MUI Kec, 10 Rais Syuriyah MWCNU tersebut akhirnya menyepakati 7 Poin Rekomendasi Pilkada Damai yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah diharap menjaga netralitas, dan memfasilitasi forum silaturahim dengan para calon ataukontestan Pilkada.

2. Aparatur Negara (ASN, TNI dan Polri) menjadi penengah yang netral dan adil, jika ada indikasi perbedaan yang mengarah pada polarisasi atau perpecahan.

3. Pihak penyelenggara (KPU) dan Bawaslu diserukan agar menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan prosedur dan profesional, melakukan fungsi pengawasan, dan menghindaritindakan yang tidak kondusif.

4. Para calon atau kontestan Pilkada (beserta tim sukses-nya) agar senantiasa mengutamakan persatuan, dan persaudaraan sertamenghindari kampanye hitam dan menjauhi politik uang.

5. Para tokoh agama dan masyarakat diharapkan menjadi pelopor, dan uswah hasanah (teladan utama).

6. Masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil, menghindari kampanye hitam, menjauhi politik uang, menghindari politik nasab dan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), dan jangan sampai terbawa provokasi yang mengarah pada perpecahan, karena perbedaan itu tidakmenghalangi kita untuk membangun ukhuwah, sebagaimanaspirit praktek Nabi Muhammad yang mempersaudarakan Muhajirin dan Anshor.

7. Media diharapkan netral dalam pemberian informasi tentangrekam jejak para calon atau kontestan Pilkada kepadamasyarakat dan menjauhi hoaks. (*)