TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Baru-baru ini beredar foto dan video sebuah acara di hotel mewah Ketapang Indah, Banyuwangi, Jatim, dengan iringan disc jockey atau DJ yang digelar oleh KPU Kabupaten Probolinggo. Foto itu menunjukkan kemeriahan acara tersebut pada Minggu malam (19/1/2025).

Acara itu jadi viral melalui pesan berantai dan grup WhatsApp, dan menuai polemik dari berbagai pihak di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini, acara bersama perempuan cantik itu masih menjadi perbincangan khalayak.

Atas peristiwa itu, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa, membenarkan adanya acara yang diiringi musik DJ, yang dimainkan oleh perempuan cantik tersebut.

Namun, kata Aliwafa, musik DJ itu berlangsung setelah digelarnya acara formal bersama seluruh anggota PPK di Kabupaten Probolinggo, yaitu evaluasi ad hoc.

"Musik DJ itu setelah acara formal, acara DJ bukan bagian acara kami, tidak include acara formal, dan musik DJ itu dipihak ketigakan artinya ada EO sendiri," terang Aliwafa, kepada TIMES Indonesia.

Ia menjelaskan, KPU melaksanakan rakor di Banyuwangi selama tiga hari, evaluasi dan pelaporan akhir. Masing-masing divisi KUL, Teknis, renDatin, Parmas, SDM dan hukum pengawasan 

"Selain itu ada penyampaian materi dari Polres, Kodim dan Pemda. Terkait foto yang beredar itu di luar run down ad hoc," katanya.

Diberitakan sebelumnya dari salah satu media online lokal di Probolinggo, sebuah video memperlihatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, berpesta di sebuah hotel di Banyuwangi. 

Video yang beredar luas di media sosial itu menunjukkan sejumlah anggota KPU menikmati irama musik DJ dan alunan lagu seorang biduan. Momen tersebut disebut-sebut terjadi pada 19 Januari 2025, di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi.

Rekaman ini sontak memantik beragam reaksi. Pasalnya, agenda utama rombongan KPU di Banyuwangi dikabarkan merupakan rapat evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024.

Namun, keberadaan hiburan semacam itu memunculkan pertanyaan, apakah ini bagian dari acara resmi, atau justru bentuk euforia di luar koridor kedinasan KPU Kabupaten Probolinggo. (*)