TIMES JATIM, SURABAYA – Ditbinmas Polda Jatim menghadirkan 7731 personel Bhanbinkamtibmas di Aula UINSA Surabaya untuk pembekalan keamanan jelang Pilkada 2024. Pembekalan selama empat hari dengan tim KPU dan Bawaslu diharapkan keamanan selama Pilkada berlangsung aman terkendali. 

Antisipasi gangguan selama ini berada di tingkat RT, RW dan desa. Dengan mengikuti pembekalan anggota Bhabinkamtibmas paling tidak tahu tindakan yang harus dilakukan jika ada gangguan yang berkaitan dengan Pilkada.   

“Selama empat hari ini mereka (Bhanbinkamtibmas) mendapat ilmu dari KPU, Bawaslu dan pembina fungsi Polda Jatim. Pembekalan ini untuk pengamanan maupun tindakan yang manakala menemukan persoalan-persoalan di Pilkada nantinya. Terutama di tingkatan bawah RT, RW, dan desa,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto usai memberi pembekalan di Aula UINSA, Jum’at (6/9/2024).

Pembekalan hari ini sekaligus dibekalkan peralatan multifungsi dari Bhanbinkamtibmas untuk kelengkapan keamanan di desa binaannya. Selama pengaman Pilkada Bhabinkamtibmas didukung petugas polisi yang ada di setiap TPS. 

“Bhabinkamtibmas nanti memiliki tugas mengamankan TPS. Tentunya didukung petugas polisi yang sudah dibuatkan sprin dari Polda Jatim baik ditingkat Polres maupun Polda maupun digeser ke tempat TPS berada,” ujar Kapolda. 

Petugas polisi yang turunkan berkolaborasi dengan Bhanbinsa, petugas KPS dan petugas pilkada sendiri untuk memantau dan mengawasi jalanya pemilu. Dan mengawasi manakala ada gangguan. Selain itu juga mengawal kotak suara TPS yang dibawa ke kecamatan, dan dibawa ke Kabupaten Kota. 

Sementara itu setiap personel akan ditempatkan dibagi tiga kategori, rawan, sangat rawan dan kurang rawan. Ketentuan jumlah personel yang ditempatkan setiap TPS disesuaikan dengan tingkat kerawanan. 

“Tiga kategori keamanan. Kurang rawan satu personel Bhabin, 1 petugas polisi dan 4 petugas KPPS. Sangat rawan 2 petugas polisi dan 8 petugas KPPS. Nantinya ada normanya setelah penetapan yang dilakukan KPU," tuturnya. 

Kerawanan pemetaan Imam menambahkan menunggu Keputusan KPU 22 September nanti. Begitu juga dengan jumlah personel apakah perubahan atau tidak. (*)