TIMES JATIM, JAKARTA – Delegasi Amerika Serikat (AS) yang melakukan kunjungan resmi ke Bangladesh menjadi perwakilan pertama dari negara Barat setelah dilantiknya pemerintahan transisi pada Agustus 2024 lalu.

Kunjungan ini menegaskan komitmen AS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperluas peluang pembangunan di negara tersebut usai Perdana Menteri Sheikh Hasina jatuh.

Dalam pertemuan yang digelar pada Minggu (15/9) di ibu kota Dhaka, delegasi AS bertemu dengan Muhammad Yunus, pemimpin pemerintahan transisi, untuk membahas langkah-langkah ekonomi dan pembangunan Bangladesh di masa depan. Dalam unggahan di media sosial, Kedutaan Besar AS menyatakan keseriusan mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat institusi.

Komitmen AS untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Delegasi AS yang dipimpin oleh Brent Neiman, Asisten Sekretaris Departemen Keuangan untuk Keuangan Internasional, dan Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Selatan dan Tengah Donald Lu, menyatakan bahwa Amerika Serikat siap bekerja sama dengan Bangladesh untuk merencanakan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Tim delegasi tiba di Dhaka pada Sabtu (14/9/2024) untuk menjalani kunjungan selama tiga hari.

Selain bertemu dengan Muhammad Yunus, delegasi tersebut juga berdiskusi dengan penasihat urusan luar negeri Md Touhid Hossain mengenai langkah-langkah memperluas peluang ekonomi, meningkatkan kapasitas institusi, serta mendukung hak asasi manusia dan pengurangan risiko iklim.

Kerjasama Ekonomi dan Investasi AS-Bangladesh

Dalam pertemuan lain dengan para pebisnis Bangladesh, Kedubes AS menyatakan bahwa reformasi ekonomi yang tepat akan memungkinkan sektor swasta Amerika untuk membantu pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui perdagangan dan investasi. Mereka menekankan bahwa AS siap mendukung upaya Bangladesh untuk mencapai dinamisme baru di sektor ekonomi.

Pada Minggu (15/9/2024), Kementerian Keuangan Bangladesh menandatangani kesepakatan dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang mencakup hibah sebesar 202 juta dolar AS (sekitar 3,1 triliun rupiah). Hibah ini bertujuan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan ketahanan, serta memperluas peluang sosial dan ekonomi di Bangladesh.

Dinamika Politik Bangladesh dan Dukungan AS

Muhammad Yunus, peraih Nobel, memimpin pemerintahan Bangladesh sejak 8 Agustus 2024 setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri di tengah gejolak pemberontakan. Hasina kemudian menuduh AS berada di balik kejatuhannya sebagai Perdana Menteri. Meskipun begitu, AS terus menunjukkan komitmennya untuk membantu Bangladesh dalam mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.