TIMES JATIM, JAKARTA – Kantor Dompet Dhuafa di Jakarta didatangi oleh sejumlah kelompok aksi unjuk rasa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) pada Jumat (4/10/2024). 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, GPMI menilai transparansi laporan keuangan Dompet Dhuafa perlu di kaji lagi. Menurut GPMI, audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diduga bisa dimanipulasi. 

“Kepentingan lembaga atau instansi yang di audit oleh KAP dan berbayar, bisa saja disetting dan diatur karena ingin mengejar predikat wajar tanpa pengecualian atau predikat yang sesuai keinginan si pembayar KAP tersebut,” ucap perwakilan GPMI, di depan kantor Dompet Dhuafa, Jumat (4/10/2024). 

Menurutnya, jika ada temuan atau hal yang tidak sesuai syariah maka sifatnya hanya diingatkan tapi tidak ditindaklanjuti kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai representasi pemerintah yang mengawasi Dompet Dhuafa. 

“Melihat fenomena ini, harusnya Kemenag dan Baznas segera turun mengaudit kembali Dompet Dhuafa agar terang benderang bagaimana pengelolaan dana umat secara transparan dan akuntabel,” terangnya. 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, GPMI melakukan tuntutan sebanyak 5 hal yaitu: Mendesak Pihak Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, BPK dan KPK segera memeriksa Dompet Dhuafa sebagai bentuk perhatian atas pengelolaan dana umat yang transparan dan akuntabel; Mendorong BNPT dan Densus serta peran pemerintah untuk melakukan audit investigasi kepada Dompet Dhuafa; Mendesak PPATK agar segera ikut turut menjalankan kewenangannya, dalam hal ini memeriksa transaksi keuangan pejabat-pejabat Dompet Dhuafa; Mendesak Dompet Dhuafa untuk memberikan data unit usaha yang ada di bawah yayasan Dompet Dhuafa Republika; dan Mendesak APH segera memeriksa praktik bisnis di dompet dhuafa, karena curiga ada dugaan praktik monopoli dan curang dalam pengelolaan dana umat.

Tanggapan Dompet Dhuafa

Dalam kesempatan yang sama General Manager Corporate Secretary Dompet Dhuafa Dian Mulyadi mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan GPMI di depan kantornya adalah aksi yang tidak berizin. 

“Ini aksi tidak berizin dan terkait tuntutan yang dilayangkan pun tidak berdasar,” ucap Dian kepada awak media dikantor Dompet Dhuafa Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024). 

Dian menjelaskan, terkait transparansi data, Dompet Dhuafa hingga saat ini di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terpublikasi secara resmi di laman websitenya. “Semua terpublikasi resmi di website Dompet Dhuafa di publikasi.dompetdhuafa.org yang bisa didownload oleh siapapun,” jelas Dian. 

Tidak hanya KAP, Dian juga mengungkapkan bahwa Dompet Dhuafa juga diaudit oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag tiap dua tahun sekali dan juga Baznas sebagai institusi resmi tiap tahunnya. 

“Jadi Dompet Dhuafa langkahnya, penggunaan dananya, transparansinya dan akuntabilitasnya. Kami juga berinisiatif menggunakan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa data yang dikelola oleh audit negara tersebut juga dibuktikan oleh audit independen bahwa valid datanya,” ungkapnya. 

Aliran Dana Terorisme

Dian menegaskan, Dompet Dhuafa sangat memperhatikan soal isu terorisme karena itulah pihaknya sangat penting terhadap audit itu sendiri supaya transparan dan akuntabilitas. Selain itu, Dian menekankan bahwa tiap transaksi dari donatur terdapat pernyataannya yang menyebutkan dana yang diterima Dompet Dhuafa halal, tidak termasuk pencucian uang dan terkait aksi terorisme. 

“Jadi sudah kita deklarasikan di setiap nota yang kita berikan kepada donatur. Itu sebagai self reminder kepada para donatur bahwa dana yang mereka masukan adalah benar dan kita bisa mengecek ini sampai ke PPATK,” tandasnya. (*)