TIMES JATIM, PACITAN – Kabar gembira datang dari Kabupaten Pacitan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di daerah tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam hal kepemilikan badan hukum.

Dari data sebelumnya yang mencatat hanya 54 BUMDesa yang telah berbadan hukum, kini jumlah itu meningkat menjadi 67 BUMDesa dari total 166 desa yang ada di Kabupaten Pacitan.

Peningkatan ini merupakan bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mendorong perkembangan BUMDesa.

Perkembangan ini tidak lepas dari peran aktif DPMD Pacitan yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada BUMDesa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan DPMD Pacitan, Novia Wardhani, SH., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa BUMDesa di Pacitan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memadai.

"Kami akan terus melakukan dorongan dan pendampingan kepada BUMDesa agar secara administrasi maupun kekuatan hukum bisa terwujud dengan baik," ujar Novia. Kamis (3/10/2024).

Novia menjelaskan bahwa badan hukum memiliki peran krusial dalam memajukan dan mengembangkan BUMDesa.

Dengan adanya status badan hukum, BUMDesa memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan usahanya, baik dalam hal pengelolaan aset, kerjasama bisnis, maupun perlindungan hukum.

Hal ini juga memberikan kepercayaan lebih kepada mitra usaha dan pihak luar yang ingin bekerja sama dengan BUMDesa.

Selain memberikan pendampingan, DPMD Pacitan juga secara aktif melakukan pendekatan jemput bola ke desa-desa. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah BUMDesa dalam proses pengurusan badan hukum. 

"Kami sangat terbuka untuk memberikan konsultasi dan pendampingan bagi BUMDesa yang ingin memiliki badan hukum. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kami akan siap membantu dari sisi administrasi hingga proses legalitasnya," tambah Novia.

Menurut Novia, tidak sedikit BUMDesa yang awalnya merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk memiliki badan hukum. Namun, dengan adanya pendampingan dari DPMD, banyak dari mereka yang kini mulai memahami pentingnya memiliki legalitas.

"Badan hukum bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan dasar bagi BUMDesa yang ingin berkembang lebih besar," ungkapnya.

BUMDesa yang berbadan hukum juga memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi BUMDesa dalam memperluas jaringan bisnis dan mendapatkan dukungan dana.

Oleh karena itu, DPMD Pacitan akan terus mendorong desa-desa lain yang belum memiliki BUMDesa berbadan hukum untuk segera melakukan proses legalisasi.

Pemerintah Kabupaten Pacitan juga berkomitmen untuk terus memajukan BUMDesa sebagai salah satu pilar ekonomi desa.

Dengan adanya BUMDesa yang kuat dan berbadan hukum, diharapkan desa-desa di Pacitan mampu mengelola potensi lokal secara optimal dan mandiri.

Selain itu, BUMDesa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Peningkatan jumlah BUMDesa berbadan hukum ini merupakan salah satu indikator positif bahwa desa-desa di Pacitan semakin sadar akan pentingnya pengelolaan ekonomi yang profesional dan berkelanjutan.

Ke depan, DPMD Pacitan berharap semakin banyak BUMDesa yang mengikuti jejak ini, sehingga seluruh BUMDesa di Pacitan dapat berbadan hukum dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Dengan kerja keras yang terus dilakukan oleh DPMD Pacitan, diharapkan BUMDesa di seluruh Pacitan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga menjadi lembaga usaha yang kokoh dengan dukungan badan hukum yang kuat.

Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan. (*)