TIMES JATIM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sekitar 80 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya terus melakukan percepatan sebelum akhir tahun 2024. 

“Belum 100 persen, makanya itu kita kejar. Capaiannya sudah 80 persen lebih ya, sehingga kita akan terus meningkatkan dalam satu waktu satu bulan, karena target di pemerintah kan biasanya 95 persen setiap tahun, nah ini kita kejar sampai mencapai 93 persen,” kata Eri, Sabtu (30/11/2024). 

Dalam mempercepat peningkatan PAD, ia mengungkap, ada beberapa sektor yang akan terus didorong agar mencapai 93 persen. Diantaranya adalah, mempercepat capaian PAD melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

“Karena itu kan sebenarnya rutin ya, itu yang bisa kita ambil setiap waktu sebenarnya, dan tidak sampai menunggu akhir. Harusnya, itu (ada program insentif juga) karena kita juga lagi ngejar PAD-PAD dulu,” ujarnya.

Sebelumnya pada 26 September 2024, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan, realisasi PAD dari PBB sudah mencapai sekitar 78 persen. Capaian realisasi itu dari total PAD PBB di tahun 2024 sebesar Rp1,6 triliun. 

Febrina menegaskan, pentingnya pajak untuk kemajuan pembangunan dan kelengkapan fasilitas publik di Surabaya. Pembangunan itu salah satunya ditopang dari kepatuhan warganya dalam membayar pajak.

"Jika masyarakat sudah sangat nyaman tinggal di Surabaya, itu adalah 60 persen dari pajak. Karena itu mari kita menggugah hati masing-masing, kalau tidak segera dibayarkan, betapa 60 persen itu tidak bisa menutup semua yang menjadi kebutuhan pembangunan Surabaya," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Surabaya, Siti Miftachul Jannah menjelaskan, bahwa pemkot terus berupaya mendekatkan layanan pembayaran pajak. Hal itu sebagaimana tagline Bapenda Surabaya bahwa "Pajak Dekat di Hati".

"Apabila ada yang diperlukan masyarakat untuk bertanya seputar PBB atau BPHTB, kita juga ada Mobling (mobil keliling) setiap hari Minggu di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Surabaya," kata Mifta.

Selain layanan Mobling, Mifta mengungkapkan bahwa Bapenda Surabaya telah menyediakan layanan pembayaran pajak melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Layanan tersebut tersebar di lima wilayah Kota Surabaya. "Jadi layanan UPTD kita juga ada di lima wilayah Surabaya," pungkasnya. (*)